REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) memerintahkan restoran halal dan kedai makanan menghilangkan aksara Arab dan simbol-simbol Islam. Kebijakan otoritas di ibu kota RRC, Beijing ini merupakan langkah terkini yang diambil pemerintah untuk menghalau gerakan yang mereka sebut pan-halal.

Karyawan di 11 restoran dan toko di Beijing yang menjual produk halal menyatakan pada Reuters bahwa para pejabat memerintahkan mereka menghapus gambar yang berhubungan dengan Islam, seperti bulan sabit dan kata halal yang ditulis dalam bahasa Arab di depan toko. Pegawai pemerintah dari berbagai kantor memberi informasi seorang manajer sebuah toko mi Beijing untuk menutupi halal dalam bahasa Arab pada papan nama tokonya.


"Mereka mengatakan ini adalah budaya asing dan Anda harus menggunakan lebih banyak budaya RRC," kata manajer tersebut, seperti dilansir Reuters, kemarin. Seperti semua pemilik restoran dan karyawan yang ditanyai, manajer itu menolak namanya ditulis karena sensitivitas masalah tersebut.

Kampanye melawan aksara Arab dan gambar-gambar Islam menandai fase baru dari upaya sejak 2016, yang bertujuan untuk memastikan agama sesuai dengan budaya RRC. Kampanye ini mencakup penghapusan kubah gaya Timur Tengah di banyak masjid di seluruh negeri demi pagoda gaya RRC.

RRC yang merupakan rumah bagi 20 juta Muslim, secara resmi menjamin kebebasan beragama. Akan tetapi, pemerintah telah berkampanye untuk membawa umat beriman sejalan dengan ideologi Partai Komunis.


Bukan hanya Muslim yang berada dalam pengawasan. Pihak berwenang telah menutup banyak gereja Kristen dan menghancurkan beberapa gereja yang dianggap ilegal oleh pemerintah.

Umat Islam mendapat perhatian khusus sejak kerusuhan pada 2009 antara sebagian besar warga Muslim Uighur dan mayoritas etnis Cina Han di wilayah paling barat Xinjiang. Beberapa warga Uighur, yang menentang kontrol pemerintah, melakukan serangan dengan pisau dan bom mentah di tempat-tempat umum terhadap polisi dan pihak berwenang lainnya.





Sebagai tanggapan, RRC kemudian meluncurkan sebuah kamp untuk melawan terorisme di Xinjiang. Saat ini, RRC menghadapi kritik keras dari negara-negara Barat dan kelompok-kelompok hak asasi atas kebijakannya, khususnya atas penahanan massal dan pengawasan terhadap warga Uighur, serta Muslim lainnya di sana.

Pemerintah menyatakan tindakannya di Xinjiang diperlukan untuk membasmi ekstremisme agama. Para pejabat telah memperingatkan tentang mewabahnya Islamisasi dan telah memperluas kontrol yang lebih ketat terhadap minoritas Muslim lainnya.

Di samping itu, para analis mengatakan Partai Komunis yang berkuasa prihatin bahwa pengaruh asing dapat membuat kelompok agama sulit dikendalikan. "Bahasa Arab dipandang sebagai bahasa asing dan pengetahuan tentang itu sekarang dipandang sebagai sesuatu di luar kendali negara," kata seorang antropolog di Universitas Washington yang mempelajari Xinjiang, Darren Byler.

"Mereka ingin Islam di Cina beroperasi, terutama melalui bahasa RRC," ujar dia.


Menurut aplikasi pengiriman makanan Meituan Dianping, di Beijing terdapat sedikitnya 1.000 toko dan restoran halal. Usaha-usaha itu tersebar di seluruh kawasan Muslim yang bersejarah di kota ini, serta di lingkungan lain.

Tidak jelas apakah setiap restoran di Beijing telah diperintahkan untuk menutupi tulisan Arab dan simbol Muslim. Seorang manajer di sebuah restoran yang masih memajang bahasa Arab menyatakan, ia telah diperintahkan untuk menghapusnya, tetapi sedang menunggu tanda baru dibuat.


Beberapa toko besar yang dikunjungi oleh Reuters mengganti tanda-tanda mereka dengan istilah dalam bahasa Mandarin untuk halal, "qing zhen". Sementara, yang lain hanya menutupi simbol-simbol Islami dan aksara Arab dengan plester atau stiker.


Komite Etnis dan Keagamaan RRC menolak berkomentar perihal hal ini. Mereka menyatakan perintah mengenai restoran halal merupakan arahan nasional. Sementara, Komisi Urusan Etnis Nasional tidak menanggapi permintaan komentar melalui faks.

Sebagian besar pemilik toko yang diwawancarai oleh Reuters mengatakan mereka tidak keberatan mengganti tanda-tanda dan simbol Islami. Namun, beberapa lainnya menyatakan hal itu membingungkan pelanggan.

Sejumlah karyawan di toko daging halal juga menuduh pihak berwenang berupaya menghapus budaya Muslim. "Mereka selalu berbicara tentang persatuan nasional, mereka selalu berbicara tentang RRC menjadi internasional. Apakah ini persatuan nasional?" kata salah seorang yang diwawancarai Reuters.


Kampanye antihalal
Kampanye antihalal sedianya sudah digencarkan RRC sejak tahun lalu. Media corong Partai Komunis RRC, the Global Times, melaporkan pada Desember 2018, dua provinsi di negara itu, Gansu dan Shaanxi, telah menerapkan penghapusan standar identifikasi halal di restoran-restoran.



Pemerintah Provinsi Shaanxi menyatakan bahwa seluruh standardisasi halal di wilayah itu dihapuskan dan digantikan dengan standardisasi makanan nasional. Sementara itu, Pemprov Gansu menghapuskan empat standar identifikasi halal untuk produk makanan, restoran, produksi mi, dan produk dari susu hewani.



Sejak itu, empat wilayah lainnya, yakni Ningxia, Qinghai, Henan, dan Tianjin juga akan menghapus standardisasi halal mereka. The Global Times menyatakan, penghapusan identifikasi halal itu sejalan dengan arahan Departemen Pekerjaan Terpadu Partai Komunis RRC untuk melawan tendensi “pan-halal” serta melindungi kaum minoritas di RRC.



Pegawai di Komisi Urusan Etnis Gansu dengan nama belakang Wang menuturkan pada the Global Times, standar halal di RRC sebelumnya didasari aturan-aturan sesuai ajaran Islam dan sertifikasi halal yang berlaku secara internasional. Hal itu ia sebut mendorong pan-halal, atau standardisasi halal yang berlaku secara global.



Pemerintah RRC tak menginginkan hal tersebut dengan alasan bisa memicu radikalisme. Dengan begitu, alih-alih menggunakan aturan Islam dan standar internasional negara-negara Muslim, identifikasi produk halal di RRC akan mengikuti kebiasaan etnis setempat.



Pemerintah RRC yang biasanya mengabaikan dan membatasi pendapat warga di internet kali ini berdalih mengeluarkan kebijakan itu karena kekhawatiran warganet di RRC. Menurut the Global Times, kebanyakan warganet di RRC khawatir ritual-ritual Islam, termasuk dalam hal makanan, mulai mengganggu kehidupan sekuler mereka.



Dengan aturan baru tersebut, menurut Wang, hanya produk-produk Cina yang untuk diekspor saja yang akan diberi label halal. Prosedur itu dijalankan pusat sertifikasi di Linxia. "Namun, sejak 2016, pasar halal domestik tak perlu mengikuti sertifikasi halal lagi,” kata dia.


Mantan kepala Urusan Etnis dan Keagamaan Komite Konferensi Konsultatif Rakyat RRC Zhu Weiqun menyatakan pemerintah memang menilai keyakinan “pan-halal” sebagai pintu masuk bagi radikalisme. “Pan-halal dipercayai sebagai tanda-tanda awal ekstremisme keagamaan dan terfokus pada mendekatkan diri pada budaya Arab,” kata dia. Hal itu, menurut dia, bisa mengasingkan kaum minoritas di RRC.

https://nasional.republika.co.id/ber...l-islam-part1


====

Cina-cina ini