Sumur:

1. Tirto[Jokowi: FPI Akan Dilarang Jika Membahayakan Negara]

2. CNN Indonesia [Sekjen Gerindra Akui Pemulangan Rizieq Syarat Rekonsiliasi]

3. Tribunnews [Pramono Anung Sebut Jokowi dan Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab Sama Sekali]

Nasi goreng adalah makanan yang biasa ada di Indonesia. Makanan ini sering kali ditemukan mulai dari sarapan pagi di rumah hingga kedai nasgor kaki lima. Bahkan seorang Prabowo Subianto amat menggemarinya. Apalagi jika nasi goreng tersebut dimasak oleh sahabat karibnya Megawati. Akan tetapi, nasi goreng yang akan menjadi topik kali ini bukanlah nasgor yang biasa kita makan melainkan nasgor dalam kancah perpolitikan Indonesia. Salah satu bahan pembuatannya bisa jadi adalah pembubaran FPI.

Izin resmi dari FPI (Front Pembela Islam) jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2019. Organisasi yang berdiri sejak 17 Agustus 1998 oleh Rizieq Shihab ini kini sedang mengurus perpanjangan perizinannya. Akan tetapi, ormas Islam kanan ini terkenal akan agendanya dalam memperjuangkan khilafah di Indonesia. Padahal, Indonesia sendiri telah memiliki Pancasila sebagai ideologinya. Tak hanya itu, benih-benih dari radikalisme FPI dalam tujuannya menegakkan khilafah dapat berujung pula pada tindakan kekerasan seperti terorisme. Tindakan teror dapat terjadi karena mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan merupakan atas nama agama.

Oleh karena itu, wajar kiranya Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk melarang ormas tersebut.

"Ya, tentu saja [ada kemungkinan melarang] sangat mungkin jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan kepentingan bangsa," kata Jokowi pada hari Jumat 26 Juli.

Jokowi menambahkan bahwa ia tak akan berkompromi pada ormas yang ideologinya dapat membahayakan bangsa.

Ormas berideologi kekhilafahan ini hampir saja dapat menjalankan agendanya dalam menegakkan khilafah. Nyaris saja mereka membuat bangsa Indonesia tercerai-berai. Bagaimana tidak, pada Pilpres 2019 mereka telah menunggangi Paslon 02 agar tujuan tegaknya negeri khilafah Indonesia dapat berjalan lebih mulus. Bahkan pasca kekalahan Prabowo di Pilpres pun mereka masih berusaha agar tetap bisa bercokol di negeri ini dengan mengajukan syarat bagi rekonsiliasi Jokowi-Prabowo. Syaratnya adalah agar pemerintah memulangkan pemimpin FPI Rizieq Shihab dari Mekkah.

Untungnya pertemuan Prabowo-Jokowi tetap terwujud di Stasiun MRT Lebak Bulus pada Sabtu tanggal 13 Juli yang lalu. Pertemuan itu pun dilanjutkan antara Prabowo dan Megawati 11 hari kemudian. Lewat pertemuan dengan Megawati lah Prabowo disuguhkan nasi goreng bikinan Presiden Indonesia ke-5 itu. Bahkan jamuan tersebut diberi istilah oleh Megawati sebagai politik nasi goreng. Kedua pertemuan tersebut dapat terjadi berkat peran dari Kepala BIN Budi Gunawan (BG). Sebagai informasi, BG lewat BIN (Badan Intelijen Negara) telah memantau penyebaran radikalisme di Indonesia.

Sehingga muncullah pertanyaan di benak kita semua. Apakah yang terjadi dengan syarat rekonsiliasi dari Prabowo yakni memulangkan Rizieq Shihab? Mengapa Presiden Jokowi menyatakan akan melarang FPI? Bukankah salah satu syarat rekonsiliasi adalah demi kepentingan Rizieq dan FPI?

Ada dua kemungkinan yang bisa kita simpulkan di sini. Pertama, apakah ini cara dari Jokowi dan BG sebagai syarat mendekatnya Prabowo dan Gerindra ke pemerintahan? Apabila Prabowo ingin membangun bangsa bersama-sama dengan Jokowi, maka ia harus menerima pembubaran dari FPI karena mereka sangat berbahaya demi persatuan merah-putih Indonesia.

Kemungkinan yang kedua, apakah pelarangan FPI oleh Jokowi merupakan manuver dari Prabowo untuk cerai dari Blok Islam kanan? Prabowo yang didukung oleh massa Blok Islam Kanan di Pilpres 2019 tentu saja tidak bisa serta merta menyatakan bahwa ia tak suka kehadiran ormas yang membahayakan bangsa tersebut. Oleh karena itu, bisa jadi ia sendiri yang meminta ke Jokowi agar ormas FPI dilarang.

Kita semua pun dibuat bertanya-tanya yang manakah penyebab dilarangnya organisasi Islam Kanan FPI? Mari kita tunggu saja kelanjutan dari kisah Ormas pro khilafah ini.