Kementerian Perdagangan (Kemendag) menuding Uni Eropa (EU) melaksanakan strategi besar yang terstruktur untuk mengisolasi produk biodiesel yang akan diekspor ke kawasan tersebut. EU ditengarai tengah melakukan kebijakan proteksionis.


Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdaganga antarnegara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil (menurut para pendukungnya) antara barang dan jasa impor serta barang dan jasa dalam negeri.


Sepertu diketaui, produk biodiesel asal Indonesia dikenai bea masuk sebesar 8%—18% oleh Uni Eropa. Kebijakan itu berlaku provisional alias sementara per 6 September 2019, dan rencananya ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Adapun, bea masuk tersebut akan diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8%, Wilmar Group 15,7%, Musim Mas Group 16,3% dan Permata Group sebesar 18%.


Pemerintah dan pengusaha berkesempatan membantah isi proposal tersebut sebelum berlaku secara permanen pada Januari 2020. Badan Biodiesel Eropa (European Biodiesel Board/EBB) mengklaim bukti atas pemberian bantuan subsidi kepada eksportir biodiesel. Subsidi tersebut disebut dapat mendistorsi harga bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) itu.


Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag, Pradnyawati, menyatakan, pengenaan bea masuk dengan margin sebesar itu merupakan sebuah grand strategy yang terstruktur, sistematis, dan masif dari UE untuk mencegah masuknya produk biodiesel dari Tanah Air. "Intinya adalah mereka enggak mau minyak nabati mereka yang dihasilkan di Eropa itu tersaingi oleh minyak nabati dari Asia atau negara tropis," aku dia dikutip dari Tempo, kemarin.


Tempo


Kebijakan itu sengaja dibuat lantaran minyak kelapa sawit hasil olahan Indonesia dianggap lebih kompetitif daripada minyak nabati produksi Eropa yang berasal dari kedelai atau biji bunga matahari. Oleh karena itu Indonesia digempur dari berbagai arah dan dengan berbagai instrumen yang semuanya itu legal di mata WTO (World Trade Organization).


Pengenaan tarif impor ini merupakan buntut dari sengketa biodiesel antara Indonesia dan UE selama tujuh tahun terakhir. Kebijakan ini telak menjadi pukulan berganda bagi pihak Indonesia, yang sejak Maret terus dihajar isu diskriminasi akses produk berbasis CPO di Benua Biru.


Saat itu, bahan bakar berbasis CPO dinyatakan akan dihapuskan dari daftar sumber energi terbarukan yang diperbolehkan di daratan Uni Eropa.


Sejak Desember 2018, Komisi Eropa telah melakukan penyelidikan antisubsidi terhadap biodiesel asal Indonesia, setelah mendapatkan masukan dari Badan Biodiesel Eropa.


Dari hasil penyelidikan itu, otoritas UE mengklaim telah menemukan bukti bahwa produsen biodiesel asal Indonesia mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah, berupa pendanaan ekspor serta insentif pajak yang berlebihan untuk ekspor CPO dan produk turunannya.


Kepala Badan Biodiesel Eropa Kristell Guizouarn menegaskan, pelaku industri biodiesel UE telah menyepakati rencana pengenaan bea masuk terhadap biodiesel asal Indonesia tersebut. Ia bilang, hal ini adalah langkah tepat bagi industri di Eropa yang menginginkan persaingan pasar yang adil, sebagaimana yang pernah mereka tuntut kepada Argentina.


"Pengenaan bea masuk ini sah, karena Indonesia terbukti melakukan subsidi biodiesel,” jelas dia.


Pemerintah menyatakan tidak akan tinggal diam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah juga telah menyiapkan rencana untuk melakukan serangan balik dengan embentuk tim pengacara internasional untuk menangani perkara sengketa soal bea masuk tersebut. Dia mengatakan tim pengacara tersebut telah melalui proses lelang di Kementerian Perdagangan.
"Jadi kami sudah punya tim dan bahkan punya tim lawyer internasional yang sudah dilelang dan itu sudah ada orang-orangnya," kata Darmin.



Liputan 6