Masuk dalam agenda proyek percontohan, Pelabuhan Karya Citra Nusantara (KCN) Marunda dinilai memberikan imbas yang sangat positif. Tidak hanya dalam urusan kepelabuhanan, kinerja keuangan semenjak beroperasi juga terbukti memberikan pemasukan untuk Negara.

Sebagai pemegang konsesi atas Pelabuhan Marunda, Direktur Utama KCN Widodo Setiadi mengungkapkan, KCN telah mencatatkan kontribusi untuk negara sebesar Rp 28 miliar pada 2018. Padahal, pelabuhan tersebut baru beroperasi sepanjang 800 meter dari total 5.350 meter. Bayangkan jika Pelabuhan Marunda sudah rampung seluruhnya, kontribusi yang bisa diberikan oleh KCN diperkirakan Rp 200 miliar per tahun dari total panjang 5.350 meter ditambah supporting area seluas 100 hektar.

"Tapi dengan catatan, itu bukan hanya ke Kemenhub, tapi dalam arti ke semua perpajakan, pemda, dan semuanya yang menjadi stakeholder di pelabuhan ini," imbuh Widodo kepada Detik.com.

Melihat besarnya potensi tersebut, sepertinya salah satu pihak yang berpatungan untuk mengembangkan proyek ini silap mata. Melihat porsi kepemilikan sahamnya hanya 15% di KCN, KBN memutuskan untuk merebut KCN dari mitranya dengan menghalalkan segala cara. Padahal 15% tersebut adalah saham yang bukan dari penyertaan modal dan saham tersebut tidak akan terdelusi berapapun nilai investasi yang akan dikeluarkan KTU untuk membangun dermaga.

Gagalnya perundingan karena ketidakmampuan KBN dalam memenuhi syarat yang telah disepakati bersama pun ternyata tidak menyurutkan kehendaknya tersebut. Jalur hukum pun ditempuh, dan sampai dengan tingkat Pengadilan Tinggi, sepertinya rencana KBN ini akan segera terealisasi. Namun, tentunya KCN tidak diam saja dan memutuskan untuk melanjutkan sengketa ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

Melihat hal ini, tentunya tidak sedikit pihak yang mempertanyakan kinerja KBN selama ini. Menanggapi keraguan yang muncul ini, Kuasa Hukum KBN, Hamdan Zoelva menyebutkan kinerja KBN berjalan sangat baik dan sehat. Tidak hanya itu saja, Dia juga berani menjamin tidak sedikit masalah yang ditinggalkan pengurus lama telah diselesaikan oleh Direktur Utama PT KBN Sattar Taba. Dirinya pun memberikan bukti kinerja perseroan yang terus untung sejak tahun 2015.

Akan tetapi, pernyataan Hamdan tersebut diragukan oleh salah satu pemrakarsa dan pendiri KBN, Yustian Ismail. Dasar acuannya adalah kinerja perusahaan dalam semester pertama ini. Layak untuk diketahui, pendapatan KBN hingga Juni 2019 masih jauh dari target yang ditetapkan. Sejumlah permasalahan pun dikatakan sedang menghantui KBN.

Yustian pun menganalisis jika apa yang terjadi di KBN merupakan buah dari perubahan langkah yang sudah menyimpang jauh dari semangat awal pendiriannya. Di matanya, KBN sekarang kurang fokus pada bisnis inti dan malah larut dalam ambisi Direktur Utamanya.

Menelisik lebih jauh, saat KBN dinahkodai oleh Sattar Taba memang ada perubahan besar-besaran. Dari sisi penyewa kawasan, dipercaya sekitar 60 perusahaan telah hengkang dari Kawasan Marunda. Tentunya ada beragam faktor yang melatarbelakangi mereka untuk meninggalkan kawasan yang telah lama mereka tempati.

Kebijakan yang tidak konsisten sesuai dengan kontrak dipercaya menjadi penyebeb utamanya. Alhasil banyak tenant yang merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk mencari tempat lain. Justian pun bercerita seperti dikutip dari Merdeka.com, "Bahkan ada tenantlama yang bercerita kepada saya bahwa mereka tidak mau lagi berinvestasi atau membuka gudang di sana karena kebijakan yang terus berubah. Akibat terlalu sibuk berkonflik!"

Bagi Yustian, sikap direksi yang berulang kali memicu konflik menyebabkan perusahaan lalai menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya. Contohnya adalah kondisi infrastruktur kawasan yang rusak dan terbengkalai. Padahal, untuk menyalurkan "hobi" berkonfliknya, KBN dipercaya sudah mengeluarkan dana sekitar Rp 225 miliar. Andaikan saja dana sebesar itu digunakan untuk membenahi infrastruktur.

Kasus menghalalkan segala cara ini ternyata juga bukan kali ini saja. Sebelumnya, dalam proyek pembangunan rumah sakit di kawasan KBN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah. Temuan ini memperlihatkan wanprestasi yang dilakukan KBN terhadap BPJS Ketenagakerjaan selaku mitra.

Dalam laporannya, BPK melansir sejumlah masalah di rumah sakit yang telah diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada April 2014 lalu itu.  Yang paling menonjol adalah bagaimana KBN menabrak perjanjian kerja sama, dengan secara sepihak mengambil alih rumah sakit itu dari tangan BPJS Ketenagakerjaan yang saat itu bernama Jamsostek.

Tak hanya itu. “Pihak PT KBN selain melanggar perjanjian kerja sama, juga telah melanggar surat pernyataan yang dibuatnya sendiri, yakni berjanji akan mengembalikan dana BPJS Ketenagakerjaan dengan cara mencicil mulai Oktober 2015, namun tidak direalisasikan,” demikian salah satu isi laporan hasil audit BPK tersebut. Masalah itu berlarut-larut hingga 2018 dengan adanya surat kesepakatan pembatalan perjanjian kerja sama.

Seharusnya, sebagai badan usaha yang berada dalam naungan Negara, KBN memberikan teladan yang baik bagi sektor swasta dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya akan lebih baik lagi jika BUMN juga ikut mendorong kemajuan sektor swasta demi kemajuan bersama. Akan tetapi, apa yang terlihat dari strategi KBN dalam menjalankan bisnisnya memberikan preseden buruk kepada Negara pada umumnya dan BUMN pada khususnya.


Sumber:
https://www.merdeka.com/peristiwa/pe...n-marunda.html
https://www.viva.co.id/berita/bisnis...-masa-kejayaan
https://finance.detik.com/infrastruk...kan-pemerintah
[url]https://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/08/1314314/Presiden.SBY.Resmikan.RS.Umum.Pekerja.di.Kawasan.Berikat. [/url]