16 Juli 2019 18:58 WIB



jpnn.com, JAKARTA - Ketum IGI (Ikatan Guru Indonesia) Muhammad Ramli Rahim menyarankan Presiden Jokowi tidak lagi mengandalkan balai latihan kerja (BLK) jika ingin meningkatkan kualitas mutu lulusan pendidikan vokasi. Pemerintah harusnya memprioritaskan kualitas sekolah menengah kejuruan (SMK).

"Pak Jokowi jangan lagi mengandalkan BLK-BLK karena keberadaan BLK sesungguhnya adalah kegagalan SMK dan pendidikan vokasi itu sendiri," kata Ramli, Selasa (16/7), menanggapi pidato presiden terpilih 2019-2024 pada 14 Juli kemarin.

BACA JUGA: Hari Pertama Masuk Sekolah, Begini Ajakan Ketua IGI Buat Orang Tua

SMK, lanjutnya, harus jadi prioritas pemerintah dan ketersediaan guru mata pelajaran (mapel) produktif yang berkemampuan tinggi. Kewajiban industri membuka ruang untuk SMK adalah syarat utamanya

Jika Jokowi mau fokus pendidikan vokasi, tambah Ramli, hal paling utama dan pertama adalah menyediakan guru mapel produktif yang memiliki teori dan kemampuan praktek sangat baik dan seimbang. Jangan sampai kita berbicara pendidikan vokasi tapi membiarkan sekolah diisi oleh guru yang tak jelas latar belakangnya, skill-nya dan statusnya. Yang lebih penting lagi jangan sampai tak jelas pendapatannya.

"Negeri ini kekurangan guru mata pelajaran produktif bahkan terpaksa digunakan status keahlian ganda sampai-sampai guru agama dipaksa jadi guru elektronika," kritik Ramli.

Dia melanjutkan, pelajaran matematika, bahasa Inggris dan sains sama saja di hampir semua SMK. Padahal tidak ada hubungan dengan keahlian mereka. Itu sebabnya, prioritas vokasi harusnya di SMK dan prasyarat utamanya adalah guru mapel produktif berkualitas tinggi.

(esy/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/ketum-igi-...alkan-blk-lagi