Mantan Ka BIN Desak Pemerintah Siapkan Sanksi bagi Eks Anggota HTI

Yogyakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, mendesak Pemerintah segera menyiapkan regulasi yang mengatur sanksi untuk eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) apabila mereka berulah di kemudian hari.

"Nah, kalau sekarang HTI dibubarkan, apa gunanya kalau tidak ada sanksi," ujar Hendropriyono kepada wartawan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (13/3/2019).

Hendropriyono lalu bercerita mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan pemerintah tahun 1965. Dijelaskannya, ada sanksi mengikat bila eks PKI masih menyebarkan marxisme-leninisme.

"Kalau PKI ini menyebarkan lagi ideologi yang nonnasionalis yaitu komunisme, marxisme, leninisme maka ada sanksi pidananya yaitu hukuman penjara 6 tahun," sebutnya.

"Kalau dia membuat ulah hukumannya naik menjadi 12 tahun. Kalau sampai mau mengganti Pancasila, komunisme mau mengganti Pancasila maka sanksi pidananya berupa ancaman 20 tahun penjara," sambungnya.

Meskipun ada regulasi yang mengatur sanksi buat eks PKI, namun perlakuan berbeda justru diterima eks HTI. Padahal kedua organisasi tersebut ditengarai sama-sama ingin mengganti ideologi Pancasila.

"Nah itu tidak ada (sanksi mengikat buat eks HTI). Karena itu menurut saya ini hukum tidak berbicara. Saya hanya mengingatkan kepada kalian-kalian, kalau saya sudah tua," kata Hendro.

"Kita harus konsekuen, jangan pura-pura membubarkan (HTI) tapi enggak ada sanksinya. Kalau dulu kan kita bikin (regulasi), begitu kita bubarkan PKI ada sanksi (yang mengikat)," tutupnya.
sumber

==========

Akibat kurang tegasnya pemerintah, kader-kader dan pimpinan HTI, organisasi yang telah dinyatakan terlarang ini masih bergerilya meskipun tanpa bendera lagi. Tapi sebuah ideologi tak akan mati hanya karena pelarangan tanpa adanya sangsi tegas! Untuk itu, perlu ada keberanian serius dari Jokowi sebagai kepala negara yang membawahi ratusan juta rakyat Indonesia, agar NKRI tetap utuh.

Ada baiknya Jokowi memberi pernyataan tegas berupa pidato, kemana arah bangsa ini akan diarahkan. Dan tegaskan disana, bahwa pemerintah tak akan mentolerir segala bentuk penyebaran ideologi selain Pancasila.

Seharusnya memang ada larangan tegas serta sangsi jelas bagi para pimpinan dan kader-kader HTI agar mereka tak berani lagi menyebarkan paham khilafah, termasuk organisasi apapun juga yang nyata-nyata mendukung khilafah.

Padahal Prof. Mahfud MD telah menyatakan bahwa khilafah bukan ajaran Islam. Tak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an memuat hal mengenai khilafah. Tak ada satu Hadits pun yang menyebut tentang khilafah. Bahkan sekarang, tak ada satu negarapun yang menyatakan diri mendukung khilafah. Nun jauh disana, negara-negara Arab bahkan mulai membuka diri untuk mengenal demokrasi lebih banyak lagi.

Kalau tidak sekarang, maka embrio berbahaya akan tumbuh dan pada saatnya akan menjelma menjadi petaka. Apalagi para begundal khilafah ini telah menyatakan akan memperjuangkan pada tahun 2024. Artinya mereka sejak sekarang ini telah mempersiapkan tokoh boneka mereka serta kendaraan mereka untuk mereka dompleng saat pillres nanti, sebab Prabowo pada akhirnya sadar kalau dirinya diperalat.

Dan semua pasti sudah bisa menebak, siapa orang yang akan mereka majukan. Mereka tak butuh prestasi orang ini. Mereka juga tak perlu latar belakang orang ini. Yang mereka perlukan adalah orang bodoh yang hanya bisa merangkai kata. Itu sudah lebih dari cukup.

Tangkap para kader dan pimpinan HTI dan pimpinan-pimpinan ormas yang terus menyuarakan khilafah! Tak perlu takut! Jutaan rakyat akan berdiri dibelakang pemerintah. Ini belum termasuk TNI-POLRI.

Penjarakan mereka.
Masih membangkang? Tambah hukuman mereka.
Melawan? Hukum mati!

Kita telah merasakan pahitnya gerakan PKI.
Kita juga telah merasakan getirnya DI/TII.
Andai HTI dan FPI ingin seperti 2 gerakan ini, beri yang mereka mau. Tumpas!