Polusi udara yang memayungi langit kota Jakarta makin hari makin mengkhawatirkan. Pekan lalu, situs penyedia peta polusi udara AirVisual mencatat bahwa DKI Jakarta merupakan kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia. Laman AirVisual menyebutkan Air Quality Index-nya (AQI) memiliki nilai 208 per Rabu (26/6) pagi pukul 08.33 yang artinya udara di Jakarta sangat tidak sehat.

Jakarta ada di puncak daftar kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia, di atas kota Lahore di Pakistan, Hanoi di Vietnam, Dubai di Uni Emirat Arab, serta Wuhan di China.

Mengerikan bukan? Bayangkan saja, Jakarta merupakan ibu kota negara yang dikelilingi PLTU terbanyak di dunia dalam radius 100 kilometer, dibandingkan dengan ibu kota lain di belahan dunia mana pun. Bahkan dibanding China sekali pun.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Didit Haryo bilang, saat ini ada 8 PLTU batu bara dengan 22 unit tower yang beroperasi di sekitar Jakarta. Ke depan jumlahnya akan ditambah empat PLTU batu bara lagi, yakni PLTU Bojanegara dan Indramayu dengan kapasitas 2.000 MW; PLTU di Lontar dengan kapasitas 315/350 MW, dan Suralaya yang akan menghasilkan daya 7.000 MW jika unit 9 dan 10 mulai beroperasi.

Berbicara tentang polusi udara di Jakarta, tentu kita tidak bisa mengesampingkan kontribusi masif yang juga disumbangkan kendaraan bermotor. Kita semua paham kendaraan bermotor yang melewati jalan-jalan di Jakarta setiap tahun terus meningkat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta menyebut, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar (tidak termasuk TNI, Polri dan CD) di ibu kota pada tahun 2016 tercatat ada di kisaran 18 juta unit. Angka tersebut naik signifikan dibanding jumlah tahun 2012 yang tercatat sekitar 14,6 juta unit.

Ya, 18 juta unit! Belum ditambah kendaraan bermotor lainnya yang berasal dari kota-kota di sekitar Jakarta. Bayangkan saja seperti apa polusi yang dihasilkan tiap harinya!



Pemerintah sadar dengan kondisi keruh ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro bilang,  pertimbangan aspek lingkungan ini telah menjadi salah satu dasar pemikiran pemerintah untuk memindahkan ibu kota.

“Kami ingin kembali lagi (bicara) polusi. Sebagian berasal dari transportasi asap knalpot, tapi jangan lupa Jakarta banyak PLTU batu bara. Maka menimbulkan emisi. Kami ingin ibu kota baru itu green city,” jelasnya, kemarin.

Yang ideal di mata pemeritah, kota baru nantinya akan dibangun dekat dengan hutan. Di sisi energy, juga akan mengandalkan energi baru terbarukan (EBT) atau renewable energy. Tampak pemerintah ingin ibu kota yang menggambarkan kota yang liveable, ideal, dan nyaman bagi penghuninya.

Tapi apakah sesungguhnya apa kita sadar bahwa pemindahan ibu kota bukan untuk semua orang? Bambang bilang ibu kota baru direncanakan bisa menampung 1,5 juta penduduk. Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa. Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

Taruhlah jika ibu kota pindah lokasi, bisa jadi perusahaan-perusahaan multinasional akan ikut merelokasi kantor-kantor ke wilayah baru tersebut. Tapi seberapa besarkan dampak pengurangan beban di kota Jakarta akan berimbas kepada membaiknya udara?

Masalah yang dihadapi Jakarta sesungguhnya adalah kepungan polusi dari PLTU sekitar dan jutaan kendaraan bermotor yang lalu-lalang setiap hari.



Greenpeace Indonesia bilang, polutan yang dihasilkan PLTU batu bara bisa menyebar hingga radius 100 kilometer. Beban polusi udara diperkirakan tak akan sanggup lagi ditanggung Jakarta. “Jika PLTU baru ini akan dibangun berkontribusi menghasilkan emisi yang dirata-rata akan sama dengan 10 juta kendaraan bermotor roda empat,” jelas Didit.

Di Negeri Tirai Bambu, pada 2017 yang lalu Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup China pernah membatasi produksi sejumlah industri di utara negara tersebut hingga 50% selama musim dingin. Keputusan itu diambil setelah kabut pekat menyelimuti empat provinsi di China sepanjang 18-20 Oktober 2017. Dalam bencana itu, setidaknya terkandung lebih dari 400 mikrogram PM 2,5 yang telah melewati ambang batas toleran China sendiri, yaitu 35 mikrogram.

Di Jakarta, ceritanya justru beda. Bukannya mengurangi penyebab kotor udara ibu kota, pemerintah justru merencanakan penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru di sekitar Jabodetabek (Merak, Suralaya, Labuan, Lontar, Cikarang, Pelabuhan Ratu) untuk memasok kebutuhan listrik di Jawa-Bali.

Pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang menyebutkan ibu kota perlu dipindah karena dikepung polusi dari berbagai penjuru, justru menyiratkan pemerintah hanya berusaha menyelamatkan kaumnya sendiri.

Masyarakat mungkin terninabobokan dengan wacana pemindahan ibu kota demi mengurangi beban berat yang ditanggung kota Jakarta. Tapi harus kita ingat, yang pindah hanya pusat pemerintahan dan ekor-ekornya. Bukan keseluruhan kota Jakarta.

Saya masih akan ada di kota Jakarta. Mungkin pula dengan anda. Siswa-siswi di SMAN 70 Bulungan, misalnya, masih akan masuk sekolah tiap paginya. Para pekerja di gedung Equity Tower, SCDB, juga akan masuk kerja seperti biasa. “Pasukan Oranye” penyapu jalan juga akan tetap menyapu jalan seperti normalnya. Tidak ada yang berubah, sama saja.

Rencana pemindahan ibu kota agak kota Jakarta tidak terlalu sumpek dan padat, memang baik. Namun semua itu tidak akan berarti banyak jika kepungan polusi PLTU di sekitar kota Jakarta maupun buangan kendaraan bermotor tidak dibenahi. 

Sayang, tampaknya pemerintah belum sepeduli itu pada warganya. Seperti cuitan aktivis Dandhy Laksono dalam akun Twitter-nya: “Negara lain menutup PLTU batubaranya, NKRI memindah ibukotanya.” 



Acuan:

Ibu Kota Perlu Dipindah Karena Jakarta Dikelilingi PLTU Batu Bara