Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara diharapkan menjadi salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Untuk mengelola kawasan pergudangan sebagai pintu gerbang atau entreportumum untuk impor, maka pada 1968 mendirikan PT. Yado Warehousing (Persero) yang kini bernama PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau KBN.

Tujuan pemerintah pun ketika melebur PT. Bonded Warehouses Indonesia dan PT. Sasana Bhanda menjadi KBN juga seharusnya cukup jelas, menyewakan lahan untuk kawasan industri. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, seiring pergantian direksi yang tentunya membawa visi dan misi masing-masing, banyak hal yang berubah dan KBN tidak lagi bekerja sesuai dengan tugas utamanya. Akan tetapi, dari semua direksi tersebut, tidak ada yang perubahannya seperti HM Sattar Taba.

Bayangkan saja, Yustian Ismail, salah satu pendiri KBN yang ditunjuk oleh pemerintah saat KBN pertama kali dibentuk membeberkan, saat ini KBN memiliki proyek membangun rumah sakit yang sampai sekarang tidak beroperasi. Alhasil utang yang digunakan untuk pembangunan terus bertumpuk dan mempengaruhi kinerja keuangannya. Seharusnya Direksi instropeksi dan kembali ke jalan yang benar.

Yustian pun bercerita, sebelum Sattar Taba mendapatkan dampuk kepemimpinan, KBN terbilang sukses menyewakan tanah atau gedung pabrik. Di masa jayanya, ada sekitar 150 perusahaan besar yang menyewa lahan di kawasan Marunda tersebut. Salah satu tenant-nya antara lain brand global Adidas. Bahkan, total jumlah karyawannya pernah mencapai sekitar 400 orang dengan jumlah buruh yang bekerja di kawasan tersebut 150.000 orang.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Seolah ingin mendapatkan hasil "instan", KBN bersengketa dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN), padahal KBN itu tidak mengerti tentang pelabuhan. "Karena itu KBN agar segera kembali ke core business-nya, yaitu penyewaan tempat dan lahan," ujar Yustian.

Dalam kinerja keuangan yang dipublikasikan oleh KBN terlihat, pada 2014 laba bersih perseroan sempat mencapai Rp.265,34 miliar. Akan tetapi, pada 2015 laba bersih terjun bebas menjadi Rp 56,63 miliar. Apa yang terjadi? Dalam laporan keuangan KBN 2015, penurunan yang tajam ini karena tidak terealisasinya pembangunan dermaga C-04 kawasan Marunda terkait perizinan.

Sementara itu, sepanjang 2016 laba bersih naik menjadi Rp 138,3 miliar dan meningkat menjadi Rp 163,09 miliar. Namun lagi-lagi pada 2018, laba bersih KBN turun menjadi Rp 149,78 miliar, atau hanya 74% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018. Penurunan laba bersih tentunya dipengaruhi oleh beban usaha perusahaan yang naik menjadi Rp 296,42 miliar dari beban tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp 279,67 miliar. Bahkan, pada 2016 KBN membukukan beban pokok usaha mencapai Rp 313,13 miliar.

Dari laporan keuangan tersebut terlihat bagaimana jajaran direksi yang baru ini tidak memiliki strategi efisiensi yang jelas dan terencana. Strategi ekspansi yang diterapkan tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang dan expertise yang dikuasai.

Terlebih lagi melihat beberapa kasus BUMN dalam beberapa bulan terakhir, jika ada lompatan laba yang tidak wajar, tentunya kita patut untuk bertanya apakah ada "sulap" laporan keuangan. Tentunya masih segar ingatan kita bagaimana beberapa BUMN "kebanggaan" Bangsa terciduk melakukan manipulasi laporan keuangan mereka.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero) berhasil membukukan kinerja yang kinclong pada akhir 2018, meski terseok-seok hingga kuartal III 2018. Jika ditelaah kembali, tiga BUMN tersebut memiliki kunci kesuksesan serupa, yakni mengantongi laba berkat pencatatan piutang sebagai pendapatan.

Melihat kasus ini, Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri pun menimpali, tata kelola perusahaan plat merah yang dilakukan oleh pemerintah sudah terlalu berantakan, sehingga membutuhkan pembenahan yang sesuai dengan good corporate governance (GCG). Akibat tata kelola BUMN yang buruk itu, pemerintah seringkali memberikan previlege (keistimewaan) kepada perusahaan plat merah. Sayangnya, dengan keistimewaan itu justru BUMN tidak bisa memaksimalkan kinerjanya.


Sesuai Prosedur

Terkait dengan sengketa KBN dan KCN, Yustian berani memastikan jika tidak ada hukum yang dilanggar oleh KCN dalam membangun pelabuhan. Justru, imbuhnya, pembangunan tersebut justru akan sangat membantu kelancaran kegiatan lalu lintas barang, terutama ekspor, impor dan perdagangan dalam negeri, yang akhirnya menguntungkan perekonomian Indonesia. Patut untuk diketahui jika KCN tidak membangun pelabuhah di atas lahan KBN karena lahan yang dijadikan pelabuhan merupakan hasil revitalisasi.

Lebih lanjut dia menjelaskan, keberadaan pelabuhan Marunda dalam lima tahun terakhir cukup strategis menopang Tanjung Priok yang selama ini menjadi pusat bongkar muat barang. Sejak hadirnya pelabuhan Marunda, beban Tanjung Priok khususnya untuk bongkar-muat barang curah berkurang signifikan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kegiatan ekspor-impor Indonesia.

Idealnya, pelabuhan marunda dikelola oleh secara bersama oleh KCN dengan KBN yang memiliki akses jalan menuju pelabuhan karena saling membutuhkan. Pemerintah harus segera menyelesaikan sengketa di antara keduanya karena sengketa ini akan berdampak pada kegiatan ekspor-impor.



Sumber:

https://bdkpadang.kemenag.go.id/inde...nes&Itemid=158
http://www.kbn.co.id/sejarah-singkat
[url]https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190531144248-92-400048/menyoal-laba-bumn-yang-mendadak-kinclong [/url]