Sumur:

1. Detik[PD: Jokowi Sangat Kenal Kami, tapi Partai Pasif soal Koalisi Hari Ini]

2. Republika [Tambahan Partai KIK, PDIP Ungkit Pentingnya Oposisi]

3. Bisnis [Tanggapi Putusan MK, Ganjar Pranowo Singgung Pentingnya Oposisi] 

"Peran kontrol politik harus tetap dilakukan, baik dari kalangan kritis maupun oposisi agar kehidupan berbangsa bisa seimbang," – Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah)

Dalam sebuah negara demokrasi, ada suatu prinsip yang diberi istilah check and balances. Prinsip ini mendorong agar tiga cabang kekuasaan dalam pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa saling mengontrol satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah agar masing-masing cabang tidak melampaui batas kekuasaan.

Oleh karena itu, mari kita melihat kondisi saat ini. Telah kita ketahui, partai pengusung Paslon 01 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menjadi mayoritas. Berbeda dengan partai-partai oposisi pendukung Paslon 02 yang hanya diisi oleh 5 partai. Terlebih lagi, hanya 4 partai yang lolos ambang batas parlemen.

Peran partai oposisi di parlemen, sangat krusial guna mengimbangi kekuatan partai yang berada di kubu pemerintah. Check and balances oleh partai-partai oposisi akan menghasilkan demokrasi yang sehat. Ada kekhawatiran, pemerintah menjadi tidak terkontrol apabila partai pendukung pemerintah terlalu banyak. Apalagi tersiar kabar mendekatnya beberapa partai oposisi ke KIK.

Akan tetapi, agaknya kita bisa sedikit bernafas lega dengan sikap salah satu Partai Koalisi Adil Makmur, yakni Partai Demokrat (PD). PD saat ini belum mengambil keputusan apakah tetap berada di oposisi atau masuk ke dalam koalisi Joko Widodo. Ketua DPD Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, "Di posisi hari ini, kami menawarkan diri sudah nggak pas. Bagi kami dari Partai Demokrat, Pak Jokowi sudah sangat kenal Partai Demokrat, sudah kenal Pak SBY. Demokrat sudah sangat kenal Pak Jokowi, ini soal kecocokkan kan. Persoalan ini terlalu dini karena Pak Jokowi dilantik Oktober 2019.”

Sikap pasif dari PD patut diapresiasi. Kini semua terserah dari Presiden Jokowi, apakah ingin PD bergabung dalam kabinet, atau membiarkan PD berada di parlemen sebagai oposisi.

Alangkah baiknya apabila PD tetap berada di barisan oposisi. Kehadiran PD di oposisi, akan mampu menjadi penyeimbang pemerintah. PD bisa turut membangun bangsa Indonesia ini dengan memberi masukan dan kritik yang membangun. Seperti yang pernah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto utarakan, “Pemerintah membutuhkan sebuah kritik, opsi yang dibutuhkan untuk membangun kebijakan untuk rakyat, bangsa, dan negara,"