Jakarta - Warga DKI Jakarta yang membeli rumah DP Rp 0 nantinya tidak hanya membayar cicilan yang dibebankan tiap bulannya. Warga juga akan menanggung biaya pemeliharaan.

Kepala UPT Rumah Dp Rp 0, Dzikran Kurniawan mengatakan, biaya perawatan ini ditentukan oleh pemilik rumah DP Rp 0. Nantinya, warga membentuk kepengurusan untuk menentukan biaya pemeliharaan ini.

"Kalau itu ruang milik, mereka bentuk kepengurusan sendiri kan ada Pergub 132 yang atur kepemilikan rusun, apartemen rusun dan lain-lain," katanya saat diwawancarai detikFinance Senin lalu (1/7/2019).

"Mereka seperti halnya kita tinggal RT RW lah ya, membentuk pengurus lingkungan tuh, pengurus itu menetapkan, berapa iuran sampah, security," sambungnya.

Dzikran mengatakan, biaya ini dikenal dengan iuran pengelolaan lingkungan (IPL). Baginya, di rumah model apapun ada biaya pengelolaan lingkungan.

"Penghuni itu nanti bermusyarawah membentuk pengurus, pengurus itulah yang akan menetapkan berapa biaya IPL namanya, iuran pengelolaan lingkungan. Sama, ini persis kaya apartemen nanti, penduduk rusun itu yang akan bermusyarawarah membentuk mengelola lingkungan mereka sendiri. Kalau biaya lingkungan sama, tinggal di mana saja ada, tinggal rumah tapak iuran RT RW ada," paparnya.

Sementara, menurut Perencana Keuangan dari Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andy Nugroho, hitungan kasar biaya perawatan Rp 200 ribu. Kemudian, untuk biaya listrik dan air bisa mencapai Rp 500 ribu sebulan.

Sehingga, untuk warga DKI dengan penghasilan Rp 4 juta sebulan, cicilan rumah Rp 1,17 juta per bulan untuk DP Rp 0 berat. Dengan biaya perawatan dan lainnya, maka uang yang mesti dikeluarkan untuk urusan rumah mendekati 50% dari pendapatan.

Patut diketahui, cicilan termurah rumah DP Rp 0 ialah Rp 1,17 juta hingga 20 tahun. Itu untuk rumah tipe 21 (21 m2) seharga Rp 184,8 juta.

"Mereka Rp 1,1 juta di luar maintenance, pasti minimal air, listrik, taruhlah tebakan saya Rp 500 ribuan lah, apalagi punya anak. Kemudian hunian bertingkat ada maintenance gedung tebak-tebakan Rp 200 ribu (total) Rp 700 ribu, berarti Rp 1,8 juta. Mereka penghasilan Rp 4 juta, mereka sisa Rp 2,2 juta," jelasnya.

https://m.detik.com/finance/properti...uredArtikel_11


Biaya minimal yang harus dikeluarkan untuk di rumah tapak yang tinggi ini di angka 1.8, belum biaya air lebih mahal kalau air ndak lancar.

Ditambah kalau cicilan motor dan cicilan lainya, biaya anak sekolah transport dll, biaya makan yang ndak ada istilah libur, pulsa kuota,,sabun dll, 2.2 bisa ndak cukup.

Alamat banyak yang ndak bisa ambil, atau ambil tapi berhenti di tahun ke 2 dan banyak yang pindah lagi ke pantai atau pulau reklamasi sungai, berharap dapat imb juga






Selamat menikmati