Marwan Batubara yang menjadi orator dalam Aksi Super Damai mengancam calon presiden Prabowo Subianto.

Menurut Marwan, jika Prabowo menerima tawaran jabatan dari Jokowi atau menerima kekalahan, maka pihak PA 212 akan mencatat mantan Danjen Kopassus itu sebagai pengkhianat.

"Kami ingatkan pada Prabowo untuk tidak mengakui hasil Pilpres itu karena nyata terjadi suatu kejahatan. Apalagi kompromi dengan jatah komposisi beberapa menteri. Kami semua di sini mengingatkan pada Prabowo, kami mengorbankan sekian banyak harta untuk kepentingan sebuah kedaulatan.

Untuk berlakunya prinsip-prinsip agama," kata Marwan saat berorasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Marwan sebetulnya tidak ingin pergerakan dari pihaknya hanya dipandang sempit oleh Prabowo karena sebuah kepentingan sempit.

"Anda (Prabowo) mengkhianati itu, anda tak pantas jadi pemimpin. Silakan anda untuk ambil jalan anda sendiri, kami juga akan ambil sebuah jalan advokasi demi tegaknya Negara Indonesia," kata Marwan.

Lebih lanjut yang ditegaskan Marwan, dirinya juga mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) memundurkan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 selama dua bulan. Dia menyarankan MK untuk mengaudit dengan rinci dugaan kecurangan yang dilakukan Jokowi - Ma'ruf Amin selama proses pemilu.

Setidaknya terdapat tiga perihal yang harus diaudit oleh MK.

Yang Pertama adalah audit uang rakyat dalam dana APBN yang digunakan oleh Jokowi untuk kepentingan kemenangannya pada Pilpres 2029.

Kedua, audit sistem informasi penghitungan suara (Situng) yang sarat kejahatan karena tidak mengikuti sistem IT internasional. Menurut dia, KPU harusnya mengikuti standar IT internasional.

"Tetapi ini IT-nya standar IT anak-anak," kata dia.

Terakhir, tegas Marwan, audit hasil dari penghitungan suara yang berdasarkan keterangan ahli dari Prabowo - Sandi, Jaswar Koto yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Menuut Marwan, dalam sebuahpengakuan dari Jaswar, ada setidaknya 22 juta pemilih siluman dan ribuan TPS fiktif. "Itu harus diaudit. Ingat, hakim sudah disumpah untuk menjaga konstitusi," tegas Marwan.

Sumber: Ehmasroy