Reporter: Francisca Christy Rosana
Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
3 Juli 2019 12:56 WIB


Juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman, menunjukkan foto motor Harley Davidson saat memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPK, Jakarta, 22 September 2017. KPK menahan dan memeriksa Auditorat VII Badan Pemeriksa Keuangan Sigit Yugoharto. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meragukan integritas dan independensi calon peserta seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang bertabur mantan direktur lembaga, politikus, hingga mantan dewan pengawas badan. Pernyataannya ini diungkapkan untuk menanggapi beredarnya nama-nama yang mengisi daftar calon peserta seleksi BPK.

Baca: Kelar Audit Laporan Keuangan Garuda, BPK Catat Banyak Temuan

“Kalau (BPK) diisi politikus, kan akan jadi bias. Apalagi para mantan yang pernah menjabat,” ujar Uchok kala dihubungi Tempo pada Rabu, 3 Juli 2019.

Uchok mengabsen beberapa mantan direktur atau dewan pengawas perusahaan yang maju pemilihan. Di antaranya, Tito Sulistio yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia atau BEI pada 2015 hingga 2018. Kemudian, Wisnuntoro yang konon menjabat sebagai Presiden Direktur Pertamina Foundation periode 2017 hingga 2018.

ADVERTISEMENT

Selain itu, ia menyoroti hadirnya para politikus yang turut bertengger di daftar calon anggota pengawas keuangan itu. Mulai Mantan Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana, Ketua DPP Partai Gerindra Pius Lustrilanang, hingga politikus Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Akhmad Muqowam.

Menurut Uchok, semestinya BPK ditempati oleh tokoh-tokoh independen yang benar-benar memiliki integritas dan belum pernah menduduki jabatan apa pun. Dengan daftar yang beredar saat ini, ia memandang BPK malah menjadi ajang bagi ‘deretan para mantan’ untuk mencari pekerjaan alias job seeking.

“Daripada enggak ngapa-ngapain, mereka pun akhirnya daftar BPK supaya enggak jadi pengangguran. Apalagi syaratnya longgar,” ujarnya.

Uchok memandang, bila deretan calon yang ditengarai kurang memiliki kapabilitas ini dilantik sebagai anggota BPK, integritas lembaga pengawas keuangan itu bakal melorot. Kinerja BPK periode mendatang juga dikhawatirkan menurun.

Komisi XI DPR sebelumnya telah melakukan evaluasi administrasi kepada calon anggota BPK. Evaluasi administrasi diperlukan untuk menentukan sosok calon pengganti anggota BPK yang masa jabatannya berakhir pada Oktober 2019 mendatang.

Baca: Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra

Komisi XI DPR telah menerima 64 pendaftar calon pimpinan di BPK. Dari 64 di antaranya, terdapat nama-nama menonjol. Selain Rusdi Kirana dan Tito Sulistio, muncul nama calon legislatif dari Partai Gerindra yang gagal maju dalam pemilihan 2019, Wilgo Zainar.


https://bisnis.tempo.co/read/1220745...lit-independen