Inisiator gerakan #2022GantiGabener, Haidar Alwi, menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas keluarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 1772 bangunan di Pulau D, Teluk Jakarta yang kini menuai polemik.

"IMB tersebut di tandatangani oleh Sekda DKI Jakarta, dan apa yang telah dilakukan oleh sekda ini adalah sesuai perintah dari pimpinannya yaitu Gubernur (Anies Baswedan)," ujar Haidar Alwi di sela acara Sayembara Tarian Kabasaran yang diadakan oleh Kerukunan Keluarga Kawanua di Jakarta Timur, Sabtu (29/06/2019).

Menurut Haidar, keputusan Anies Baswedan menerbitkan IMB ini sama buruknya dengan kebijakan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mendukung reklamasi pada masa jabatannya.

Karena itu, Haidar Alwi meminta masyarakat jangan tertipu oleh permainan politik cuci tangan yang coba diterapkan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Bagi Haidar, salah besar ketika massa melakukan demonstrasi terhadap Sekda DKI di depan balai kota. Yang mestinya jadi sasaran demo adalah Gubernur selaku pimpinannya.

"Kalau kita lihat di situ yang menandatangani adalah sekda dan tidak mungkin sekda menandatangani atas inisiatif sendiri, pasti yang memberikan persetujuan dan printah itu adalah pimpinan dan pimpinannya sekda itu siapa? pastilah Gubernur," tegas Haidar.

"Masyarakat harus jeli dan pinter, gubernur yang harus dimintai tanggung jawab kenapa bisa IMB itu bisa keluar," lanjutnya.

Haidar menilai Gubernur DKI Anies Baswedan mengingkari janjinya semasa kampanye untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.

Bukan hanya itu, Haidar mengingatkan bahwa Anies juga berjanji akan memanfaatkan pulau reklamasi yang sudah terbentuk untuk kepentingan masyarakat Jakarta secara luas.

"Anis Baswedan sudah mendiklerkan pada saat sebelum dan sesudah pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, untuk tidak meneruskan ataupun mengeluarkan ijin IMB pada pulau reklamasi, bahkan secara heroik beliau menyataka bahwa tidak mungkin untuk diteruskan," kata Haidar.

"Namun sekarang malah dikeluarkan ijin IMB oleh sekda, ini adalah politik cuci tangan yang dilakukan Gubernur dimana sekdanya yang dituding dan didemo oleh masyarakat," tutup Haidar Alwi.



SUMBER