JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Dilan yang disebut-sebut oleh Joko Widodo pada Debat Calon Presiden Keempat pada Maret tentu bukan merujuk pada sosok pemuda asal Bandung yang gemar naik motor.

Dilan versi Jokowi berarti Digital Melayani. Pemerintah akan mengadopsi teknologi digital untuk memperbaiki pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.

"Pemerintahan Digital Melayani dibutuhkan Indonesia ke depan, karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani, tapi kecepatan itu sangat diperlukan," kata Jokowi saat debat pada Maret lalu.

Salah satu hal pertama yang akan mengalami perubahan dalam penerapan program Dilan adalah pelayanan yang berbasis elektronik.

Penggunaan teknologi untuk pelayanan publik tentu akan menjadi angin segar bagi perusahaan yang berbasis teknologi karena akan membuka peluang bersinergi dengan pemerintah dalam program itu.

Sambutan Startup

Bukalapak, misalnya yang tidak hanya fokus pada platform jual-beli, bahkan sudah membidik sistem Dilan itu sebelum ramai dibicarakan saat Debat Capres.

Sejak awal 2019, Bukalapak bekerja sama dengan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk layanan E-Samsat. Pemilik kendaraan wilayah Jawa Barat dapat membayar pajak kendaraan bermotor mereka melalui aplikasi Bukalapak.

Bukalapak bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor untuk pembayaran pajak daerah melalui platform tersebut sejak April 2019 seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) lewat aplikasi Bukalapak.

"Seperti pemerintahan Dilan, ke depannya, urus berbagai hal bisa dari aplikasi Bukalapak," kata CEO Achmad Zaky saat pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Bukalapak memiliki visi yaitu teknologi dapat menjadi penghubung layanan publik langsung ke masyarakat, seperti program Dilan. Mereka menilai pengembangan program itu punya peluang bersinergi dengan sektor swasta agar pelayanan publik dengan teknologi semakin cepat terwujud.

Zaky melihat layanan digital bukan hanya bermanfaat bagi kemudahan publik, melainkan juga untuk kualitas pemerintahan. Dengan pelayanan digital, pemerintah akan menjadi lebih terbuka sehingga akan mendapat penilaian yang lebih baik di mata publik.

"Kalau pemerintahannya mudah, mestinya hidup kita menjadi lebih baik," kata Zaky.

Bukalapak sangat serius untuk program e-government, menyusul pembukaan divisi khusus untuk menangani program itu pada 2018.

Associate Vice President of Public Policy and Government Relations Bukalapak Bima Laga menyatakan perusahaan yang menyandang status unicorn itu berharap masyarakat dapat terhubung ke pemerintah melaui platform mereka.

Meski belum menjelaskan secara terperinci, Bukalapak menargetkan peluncuran fitur untuk melaporkan dan membayar pajak yang berskala nasional.

Bukalapak tidak sendiri, platform Tokopedia telah memiliki fitur pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui aplikasi mereka. Fitur pembayaran pajak itu baru tersedia untuk wilayah DKI Jakarta dan Kota Depok.

Tokopedia mengatakan pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui platform digital mempunyai keunggulan karena dapat dilakukan kapan saja. Layanan Tokopedia, dan juga Bukalapak, beroperasi setiap hari selama 24 jam.

Sebagaimana Bukalapak, Tokopedia juga bermitra dengan E-Samsat Jawa Barat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam jaringan (online). Pembayaran itu dapat dilakukan pula pada hari libur, Sabtu atau Minggu.

Tokopedia bahkan menggandeng pihak ketiga untuk menyediakan pembayaran pajak melalui platform mereka, antara lain dengan Alfamart, Indomaret dan Kantor Pos.