Jakarta, CNBC Indonesia - Sudah berulang kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan merilis kebijakan 'gila'. Pengakuan itu disampaikan Jokowi dalam berbagai kesempatan. Baru-baru ini, Jokowi menyampaikan hal itu saat menemui Aktivis '98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (16/6/2019).

"Saya dalam lima tahun ke depan Insya Allah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi, keputusan yang gila, keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini akan kita kerjakan. Jadi, saya tidak memiliki beban apa-apa," katanya. 


Dalam program Squawk Box CNBC Indonesia TV, Jumat (28/6/2019), Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari menjelaskan kebijakan 'gila' yang dimaksud. Latar belakang hal itu adalah Jokowi berkarakter eksekutor dan ingin semua kebijakan terealisasi dengan lekas. Semua berkorelasi erat dengan profesi Jokowi dulu, yaitu pebisnis.

"Saya tidak bisa buka dulu kebijakan 'gila' apa. Tapi karena ini periode kedua, komitmen beliau adalah meninggakan legacy (warisan)," kata Denni. 


"Kita tahu bahwa Pak Jokowi mengatakan kalau itu 'gila' tapi bermanfaat buat masyarakat, ini dikaitkan dengan tidak adanya periode ketiga, yang tidak populis pun diambil. Tapi ini untuk masyarakat," lanjutnya.

Denni mencontohkan saat awal pemerintahan, Jokowi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu dinilai sebagai kebijakan yang tidak populis. Namun nyatanya, menurut Denni, kelebihan anggaran bisa masuk ke anggaran infrastruktur dan berguna bagi masyarakat.

MK telah memutuskan untuk untuk menolak seluruh permohonan gugatan Pemohon, yaitu Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, terhadap Termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden 2019-2024 di gedung MK, Kamis (27/6/2019).

Keputusan itu, membuat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin selangkah lagi akan menjadi RI1 & RI2. Pada Minggu (30/6/2019), KPU akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih, dalam hal ini paslon nomor urut 01. Setelah itu, Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. 


Lalu, setelah dilantik, apakah Jokowi akan menaikkan harga BBM lagi?

"Harus dianalisis hati-hati tapi yang pasti kan mengharapkan subsidi tepat sasaran. Tapi bagaimana nanti update datanya karena kondisi masyarakat berubah dengan cepat poinnya, namun (kebijakan) yang membuat ekonomi makin sehat dan negara makin kuat, Pak Jokowi akan lakukan," ujar Denni. 


sumur

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...kkan-harga-bbm