Jakarta - Pengamat politik Arif Susanto, menilai pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 harus diimbangi dengan oposisi. Untuk itu, Gerindra disarankan untuk tak merapat ke koalisi Jokowi untuk mengawasi roda pemerintahan.

"Oposisi ini menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan dalam demokrasi, oposisi itu emas keharusan, tapi kita butuh oposisi yang sama kuatnya" kata Pengamat Politik Arif Susanto saat diskusi di kantor Formappi, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2019).

Selain itu, Arif juga mengungkap kondisi oposisi Prabowo saat ini tidak baik untuk keutuhan negara. Menurutnya oposisi itu seharusnya berfokus pada mengkritik pemerintahan bukan mengkritik kekuasaan negara.

"Kita liat yang dilakukan Gerindra sekarang itu deligitimasi terhadap kekuasaan negara, kalau anda kritik jokowi dan Jokowi lebih lemah itu paling yang dirugikan cuma Jokowi dan teman temannya, tapi kalau anda menyatakan ketidak percayaan pada KPU, Bawaslu, lalu orang jadi ga percaya pada institusi negara maka alternatifnya apa, disorder kan, kekacauan," kata Arif.

Sedangkan pendiri Formappi sekaligus politikus Golkar Sebastian Salang, menilai, tidak perlu adanya koalisi antara Jokowi dan Prabowo pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai lebih baik jika ada pihak oposisi dalam Pemerintahan.

"Tentu sekarang ini perkembangan politik akhir akhir ini ada wacana bahwa Gerindra diajak gabung dalam kolaisi 01, kemudian ada desas desus berkembang Demokrat dan PAN mau gabung di koalisi Jokowi, apa itu salah? Ya tidak salah," kata Sebastian.

Meski tidak salah, Sebastian berharap kubu 01 harus mulai mempertimbangkan adanya oposisi dalam pemerintahan. Hal ini, sebutnya untuk membangun demokrasi yang sehat.

"Meski ada harapan gini, teman teman koalisi 01, perlu bangun tradisi oposisi. Demokrasi butuh kekuatan yang seimbang dengan kekuatan pemerintah, demokrasi sehat kalau ada cek dan balance, kalau ga ada maka kekuasaan akan cenderung tergoda salah gunakan kekuasaan," ungkap Sebastian.




https://m.detik.com/news/berita/d-46...from=wpm_nhl_6