Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut tim hukum kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak bisa membuktikan adanya money politics atau vote buying oleh Jokowi-Ma'ruf sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan. Menurut MK, dalil yang diajukan pihak 02 tidak beralasan.

"Dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum," kata hakim MK Arief Hidayat di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Adapun dalil yang dimaksudkan adalah terkait penyalahgunaan anggaran hingga program negara oleh Jokowi. Menurut majelis hakim MK, tim hukum Prabowo-Sandiaga juga tak merujuk pada definisi hukum tertentu terkait money politics atau vote buying.

"Sebagai konsekuensinya menjadi tidak jelas pula apakah hal-hal yang didalilkan pemohon itu sebagai modus lain money politics ataupun vote buying," ucapnya.

Lebih lanjut, Arief menyebut tim 02 itu tidak membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan itu mempengaruhi perolehan suara Prabowo-Sandi ataupun Jokowi-Ma'ruf. Majelis hakim juga menyebut, dalam persidangan, tidak terungkap apakah pemohon sudah melaporkan dugaan pelanggaran yang didalilkan itu kepada Bawaslu atau belum.

"Dalam hal persidangan juga tidak terungkap fakta apakah pemohon telah mengadukan hal-hal yang didalilkan tersebut sebagai modus lain dari money politics atau vote buying kepada Bawaslu," tutur Arief.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga menyebut Jokowi, yang maju Pilpres 2019 bersama Ma'ruf Amin, menyalahgunakan anggaran. Tim Prabowo-Sandi mengatakan kecurangan penggunaan anggaran dilakukan dengan matang dan sistematis.

Adapun penyalahgunaan yang dipermasalahkan adalah:

1. Menaikkan gaji PNS, pensiunan, TNI, dan Polri Rp 2,61 triliun
2. Menjanjikan Pembayaran Gaji ke 13 dan THR lebih awal Rp 40 triliun
3. Menaikkan gaji perangkat desar Rp (kurang-lebih) 114 miliar
4. Menaikkan dana keluaran Rp 3 triliun
5. Mencairkan dana bansos Rp 15,1 triliun
6. Menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH Rp 34,4 triliun
7. Menyiapkan skema rumah DP 0% untuk ASN, dan Polri Rp 100 Triliun.

"Dapat diduga paslon 01 dan tim kampanyenya akan berdalih bahwa program negara tersebut bukanlah vote buying karena tidak dilakukan oleh paslon sebagaimana diatur dalam Pasal 286 UU 7/2017. Dalih demikian harus dibantah meskipun secara cerdik, yaitu disampaikan dalam forum kenegaraan. Hal demikian tidak menghilangkan hakikat bahwa anggaran dan program tersebut sedang disalahgunakan oleh presiden petahana Jokowi untuk kepentingan pemenangan paslon 01," kata kuasa hukum Prabowo-Sandi di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6). (haf/fdn)

https://m.detik.com/news/berita/d-46...from=wpm_nhl_4