Rusunawa KS Tubun di Tanah Abang, Jakarta Pusat, direncanakan akan diresmikan dan siap dihuni pada Agustus mendatang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) DKI Jakarta saat ini tengah menunggu jadwal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meresmikan rusunawa tersebut. "Paling lambat rencananya memang di bulan Agustus," ujar Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Disperkim DKI Jakarta Meli Budiastuti saat dihubungi, Senin (24/6/2019).

Meli menyampaikan, selain Rusunawa KS Tubun, ada 11 rusunawa lainnya yang akan diresmikan secara bersamaan. Sambil menunggu peresmian, Disperkim DKI memverifikasi calon penghuni yang sudah mendaftar. Data para calon penghuni dicocokkan dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI serta data perpajakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI. "Para pemohon kami lakukan verifikasi ke Dukcapil dan BPRD kan mengenai persyaratan-persyaratannya itu," kata Meli.

Tarif sewa Rusunawa KS Tubun dan rusunawa lainnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan juncto Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019. Pelaksana Harian Kepala Unit Pengelolaan Rusun (UPRS) Jatirawasari Dwiyanti Chotifah menyampaikan, sesuai pergub tersebut, tarif unit di Rusunawa KS Tubun yakni Rp 1,5 juta per bulan. "(Tarifnya) Rp 1,5 juta (per bulan). (Untuk warga dengan) pendapatan Rp 4 juta-Rp 7 juta," ucap Dwiyanti saat dihubungi terpisah.

Rusunawa KS Tubun rampung dibangun pada April 2017. Ada tiga tower di Rusunawa KS Tubun yang terdiri dari 16 lantai atau 524 unit dengan fasilitas berbeda pada beberapa bagian. Lantai 1 berisi kantor pengelola, ruang taman belajar pendidikan anak usia dini (PAUD), ruang kesehatan, aula, dan bank yang masih kosong. Di lantai 2 dan 3 berisi ruang usaha yang berderet dengan total 113 ruang. Ada pula Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Kuning di halaman rusun.

https://megapolitan.kompas.com/read/...nya-rp-15-juta.

Horeee.. akhirnya warga dki berpenghasilan rendah diberi kesempatan wan abud untuk tinggal d pinggir kali ato tanah negara lagi..