KabarJabar.id ,PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus mempercepat upaya menuju provinsi digital. Seluruh urusan birokrasi nantinya akan dibuat digital sehingga pengawasan dari hulu ke hilir dapat lebih mudah karena transparan.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, digitalisasi dapat menekan potensi korupsi di lingkungan birokrasi. Maka dari itu, pemprov menerima saran dan masukan untuk perbaikan birokrasi yang antikorupsi.

“Ada arahan dari Pak Presiden untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi, khususnya di bidang penerimaan pajak,” katanya di Gedung Sate, Selasa (18/6/2019).

Menurut pria yang disapa Emil, ada tiga manfaat teknologi digital di ranah birokrasi. Pertama fungsi kontrol seperti e-budgeting. Kedua menjadi alat observasi sebagai pendukung ketika akan mengambil keputusan. Ketiga, menjamin koneksi antara pemerintah dengan warga sehingga demokrasi partisipatif melalui komunikasi digital dapat berlangsung.

Pasalnya, teknologi memungkinkan database diakses dengan cepat dan mudah yang dapat mencegah korupsi. Emil pun menginginkan digitaliasi harus bisa menyentuh semua lini.

“Kami bertekad untuk terus mereformasi birokrasi di Jabar. Kami berikan hal yang paling mahal yaitu political will. Saya sangat berkomitmen untuk melakukan reformasi,” ucapnya.

Upaya pencegahan korupsi merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres yang diterbitkan oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi amunisi baru dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Perpres ini menjadi alat yang lengkap untuk memonitoring tata kelola pemerintahan di bidang pencegahan korupsi baik di kementerian maupun lembaga, termasuk pemerintah daerah,” tuturnya

sumber