Di tahun 2018 lalu, publik dihebohkan oleh laporan yang menyebutkan bahwa terjadi kebocoran data 87 juta pengguna Facebook. Tren perkembangan digital saat ini, diakui atau tidak memiliki ancaman yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Belum lagi, dikutip dari VIVA.co.id, berdasarkan National Cyber Security Index, sebuah indeks yang disusun untuk mengukur keamanan siber secara global, Indonesia saat ini menempati urutan 105 dari 130 negara yang paling rentan diretas dengan nilai Security Index 19,48 poin.

Lebih lanjut, padahal indeks level pengembangan digital Indonesia mencapai 50,22 atau berada di peringkat 87. Artinya, keamanan siber di Indonesia belum sebanding dengan perkembangan digital.

Mayoritas, sektor yang rentan terhadap serangan siber adalah sektor keuangan, perdagangan dan sumber daya manusia (SDM) dan pemerintahan. Ini akan berdampak pada kekhawatiran masyarakat. Misal seperti yang terjadi akhir-akhir ini soal website KPU yang rentan direntas karena tengah menjalani proses perhitungan suara Pilpres dan Pileg 2019.

Salah satu kementerian, yakni Kementerian Pertahanan menyebutkan setiap harinya ada 60-80 serangan siber ke lembaga tersebut. Dari angka itu ada kemungkinan Indonesia masuk sebagai negara yang paling sering diserang hacker di urutan ke lima besar.

Nah, untuk menjaga dari serangan siber tersebut pemerintah ternyata memiliki Pusat Pertahanan Siber (Pushansiber). Lembaga ini berada di bawah Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Indonesia.



Lalu apa tanggung jawabnya?

Pushansiber berada pada ranah untuk menjalin kerja sama, menjalankan operasi serta jaminan keamanan dan pertahanan siber. Lembaga ini juga melakukan pemantauan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang tata kelola, kerja sama, operasi, dan jaminan keamanan pertahanan siber. 

Serta tugas lainnya membentuk CERT (Computer Emergency Response Team) dalam rangka merespon serangan siber, serta pemantauan dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan tugas CERT.

Pushansiber inilah yang menjaga atas ancaman serangan siber terhadap pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia.



Sumber: https://www.kemhan.go.id/bainstranas...dari-bssn.html