Ketua Fraksi [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=PDIP][color=#f9a01b][b]PDIP[/b][/color][/url] DPRD [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=DKI+Jakarta][color=#f9a01b][b]DKI Jakarta[/b][/color][/url]n [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Gembong+Warsono][color=#f9a01b][b]Gembong Warsono[/b][/color][/url] menilai Gubernur [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=DKI+Jakarta][color=#f9a01b][b]DKI Jakarta[/b][/color][/url] [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Anies+Baswedan][color=#f9a01b][b]Anies Baswedan[/b][/color][/url]tak konsisten menyelesaikan perosoalan reklamasi di teluk Jakarta. Pasalnya sejak kampanye Pilkada DKI 2017 Anies sudah menggaungkan wacana penghentian proyek pulau imitasi itu.

Namun, belakangan diketahui Anies menerbitkan ratusan sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas lahan pulau D atau pantai Maju. Padahal peraturan daerah (perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) belum diserahkan dan dibahas oleh DPRD DKI.

Gembong lantas mempertanyakan maksud Anies menerbitkan IMB untuk 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor, dan 311 bangunan itu.

"Sekarang pak Anies tiba-tiba menerbitkan IMB di atas lahan reklamasi itu kan. Tentunya jadi tanda tanya ada apa di balik itu?," kata Gembong saat dikonfirmasi Jumat (14/6/2019).


Anies memang sudah memberikan pembelaan terkait diterbitkannya ratusan IMB itu, menurutnya tak masalah bila sertifikat itu diterbitkan. Sebab proyek reklamasi sudah benar - benar dihentikan.

Dia mengaku lahan pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun itu mesti dimanfatkan secara maksimal. Sebab mustahil untuk membongkarnya. Maka penerbitan IMB ini adalah upaya pemanfaatan, bukan melanjutkan reklamasi.
Menurut Gembong, alasan Anies ini tersebut hanya mengada - ada dan hanya mencari pembenaran.

"Kalau menurut saya pasti salah, karena alasan untuk menerbitkan IMB itu kan, pertama adalah soal zonasi. Kedua adalah tata ruang. Kalau lihat di dalam tata ruang kita, sekarang area reklamasi itu kalau dilihat dari tata ruang kita itu masih lautan. Belum jadi daratan, walaupun faktanya sudah jadi daratan," Tegas Gembong.

Sebelumnya [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Anies+Baswedan][color=#f9a01b][b]Anies Baswedan[/b][/color][/url] buka suara soal alasan diterbitkannya sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi ratusan bangunan di pantai Kita dan Maju pulau [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Reklamasi][color=#f9a01b][b]Reklamasi[/b][/color][/url] Jakarta Utara.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan penerbitan IMB tersebut sudah sesuai aturan dan prosedur yang ada.

Hal ini sekaligus sebagai bantahan atas tudingan sejumlah pihak yang menyebut keputusannya itu menyalahi peraturan daerah (perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) karena belum diserahkan dan dibahas oleh DPRD DKI.

"IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tapi IMB adalah soal ijin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Reklamasi][color=#f9a01b][b]Reklamasi[/b][/color][/url]adalah dua hal yang berbeda," kata Anies di Jakarta, Kamis (13/6/2019).[]




[url=https://akuraS E N S O Rnews/id-655277-read-terbitkan-ratusan-imb-anies-dinilai-tak-konsisten-soal-reklamasi]
[size=4][font=Roboto, sans-serif][color=#0074d9]Sumber[/color][/font][/size][/url]