Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menilai logika Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik aneh mengenai pembubaran koalisi capres dan cawapres. Menurut Antoni, dirinya tidak terlalu paham logika Partai Demokrat tersebut.

"Koalisi Jokowi-Ma'ruf yang tergabung di TKN masih eksis. Proses perkara di MK masih diurus penuh oleh TKN. Jadi tidak mungkin bubar secara organisatoris sampai Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ditetapkan secara legal-konstitusional Sebagai presiden dan wakil presiden terpilih," ujar Antoni di Jakarta, Senin (10/6/2019).

Lebih jauh lagi, kata Antoni, partai-partai yang tergabung di TKN diharapkan menjadi koalisi permanen selama 5 tahun untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Partai koalisi, kata dia, harus memastikan janji politik Jokowi-Ma'ruf selama kampanye dapat diimplementasikan dengan baik.

"Kita harapkan koalisi di TKN menjadi parmanen untuk mangkawal dan memastikan janji politik dan program-program Jokowi-Ma'ruf bisa terlaksana," tandas dia.

Antoni juga mempersilahkan partai lain di luar koalisi Jokowi-Ma'rif bergabung dan mendukung pemerintahan Jokowi. Yang terpenting, kata dia, niatnya baik dan tulus.

"Bahwa ada partai-partai lain di luar TKN yang akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf, silakan saja sepanjang ada niat baik
mendukung pemerintahan Pak Jokowi-Kyai Ma'ruf kami sangat welcome," pungkas dia.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitter-nya meminta Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai politik pendukungnya masing-masing. Manurut Rachland, pembubaran koalisi bisa menurunkan tensi politik di akar rumput pasca Pilpres 2019.

"Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput," tulis Rachland, Minggu (9/6).

Menurut Rachland, peran partai koalisi tidak terlalu penting dalam proses sengketa hasil di MK sehingga pembubaran koalisi tidak akan berpengaruh terhadap sengketa hasil Pilpres di MK.

"Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai. Siapa pun nanti yang setelah sidang MK menjadi Presiden terpilih, dipersilakan memilih sendiri para pembantunya di kabinet," ungkap dia.

https://www.beritasatu.com/politik/5...ogika-demokrat

Iyalah tu...