Jakarta, Tajukflores.com - Menteri Pariwisata Arief Yahya menonaktifkan Shana Fatina selaku Dirut Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo, buntut wacana wisata halal di Labuan Bajo, Manggarai Barat.
Shana Fatina sudah ditarik ke Jakarta dan dinonaktifkan sementara waktu sambil menunggu hasil evaluasi tim yang dikirim Kemenpar ke Labuan Bajo. Selama masa nonaktif itu akan ditunjuk pejabat sementara dirut BOP Labuan Bajo.

Mengutip Media Indonesia, kepastian Shana dinonaktifkan itu disampaikan Direktur Promosi Kementerian Pariwisata Vinsensius Jemadu di Jakarta, Kamis (16/5) malam, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Kelompok Peduli Pariwisata Manggarai Lintas Profesi.
Shana dinonaktifkan terkait kontroversi wacana wisata halal. Wacana itu disosialisasikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diinisiasi Dinas Pariwisata Manggarai Barat dengan fasilitasi Kemenpar dan BOP Labuan Bajo, pada 30 April.

Penolakan atas wacana wisata halal antara lain datang dari Keuskupan Ruteng. Menurut Keuskupan Ruteng, pariwisata mesti berbasis pada budaya dan tradisi lokal, serta selaras dengan kelestarian alam dan keutuhan ciptaan (ekologi). Pariwisata kultural-ekologis inilah yang meneguhkan kebangsaan Indonesia dan memikat wisatawan dari seluruh Nusantara dan mancanegara.
Merespon penolakan dan keresahan masyarakat Manggarai, Menpar Arief Yahya bertindak cepat dengan membentuk dua tim. Ada tim koordinasi lapangan yang melakukan komunikasi dengan Pemkab Manggarai Barat, BOP Labuan Bajo, tokoh agama dan budaya. Ada pula tim khusus untuk mengevaluasi kinerja BOP Labuan Bajo.
Selama tim evaluasi bekerja, menurut Vinsen, Shana Fatina dinonaktifkan sementara dan ditarik ke Jakarta. Shana dilantik menjadi Dirut BOP Labuan Bajo pada 15 Januari 2019.
“Kami sangat apresiatif terhadap langkah dan tindakan responsif yang konkret dari Menteri Pariwisata yang telah menarik ke Jakarta dan menonatifkan Dirut BOP untuk sementara waktu sambil menunggu hasil evaluasi tim kinerja dan tim lapangan serta dimintai keterangan dan kalarifikasi atas peristiwa yang terjadi,” kata Flory Nggangur, ketua kelompok diskusi.
Hasil kajian kelompok diskusi, kata Flory, keberadaan BOP Labuan Bajo dibutuhkan masyarakat. Karena itu, kata dia, Kemenpar hendaknya segera mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat untuk percepatan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dan Flores dalam rangka membantu kinerja BOP khususnya terkait pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan di destinasi wisata Labuan Bajo dan Flores serta pengembangam SDM setempat.
Flory berharap, pembangunan pariwisata di Labuan Bajo melibatkan partisipasi masyarakat lokal.
Pada saat direksi BOP dilantik, Menpar Arief Yahya menjelaskan melalui pembentukan BOP Labuan Bajo, ditargetkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 500 ribu orang pada 2019. Untuk meningkatkan jumlah wistawan ke daerah tersebut, dibutuhkan kelengkapan 3A (Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi).
Menurut Flory, selama lima bulan sejak dilantik, BOP Labuan Bajo belum bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2018. Pembentukan BOP, kata dia, bertujuan mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata Labuan Bajo Flores.
Resistensi
Wacana menerapkan wisata halal di Labuan Bajo sendiri mendapat penolakan dari warga setempat dan masyarakat NTT diaspora. Pasalnya, selain ingin menerapkan konsep syariah, setelah isu ini merebak, beredar foto-foto tersebut menghubungkan Shana Fatina dengan aksi 212 GNPF MUI. Tak ayal, warga NTT diaspora meminta Shana segera mengklarifikasi foto tersebut. 
Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengatakan, BOP kawasan pariwisata Labuan Bajo Flores steril dari kegiatan politik praktis yang partisan dan oposan terhadap Pemerintahan Jokowi.
"Publik tahu bahwa GNPF-MUI dalam sikap sosial politiknya selama ini selalu opisisi terhadap kepemimpinan Jokowi. Terlebih-lebih beberapa tokohnya ikut dalam gerakan anti-Pancasila," jelasnya.


Presiden Diminta Copot Direksi BOP Labuan Bajo

BARU lima bulan dilantik, Badan Otorita Pelaksana (BOP) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, sudah digugat. Presiden Joko Widodo diminta mereposisi kembali BOP Labuan Bajo-Flores.
Permintaan itu disampaikan kelompok masyarakat NTT yang bernaung dalam Komite Nasional (Komnas) Pengawas BOP Labuan Bajo-Flores di Jakarta, Selasa (6/5).
Juru bicara Komnas Pengawas BOP Maksimus Ramses Lalongkoe menjelaskan para personel Badan Pengurus BOP Labuan Bajo-Flores tidak memahami dan mengetahui secara utuh karakteristik dan budaya masyarakat lokal.

“Para personel BOP Labuan Bajo-Flores dinilai kurang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai BOP, sehingga menimbulkan reaksi penolakan masyarakat,” kata Ramses.
Karena itu, kata dia, pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk mengangkat orang-orang profesional dalam jajaran BOP Labuan Bajo yang lebih memahami dan mengetahui karakter dan budaya masyarakat lokal demi terwujudnya program BOP ke depannya.
Berbagai lapisan masyarakat di NTT menggugat wacana program wisata halal di Labuan Bajo. Wacana itu disosialisasikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, bersama Badan Otorita Pariwisata (BOP) dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Manggarai Barat, pada 30 April.

Polemik wisata halal ini semakin mengemuka hingga menjadi trending topic di berbagai media, baik media arus utama maupun media sosial di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pencinta pariwisata Manggarai Barat menduga, Bimtek Wisata Halal ini merupakan bagian program Kementerian Pariwisata melalui BOP yang sudah tertuang dalam suatu perencanaan.

SUMUR

SUMUR

Mau wisata halal ala ninja gurun silahkan ke Aceh sama Sumbar ajalah njengg