Bekas anak buah eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal Purnawirawan Soenarko, Sri Radjasa Chandra, membantah bahwa mantan atasannya itu menyelendupkan senjata dari Aceh ke Jakarta untuk dipakai dalam aksi unjuk rasa 22 Mei.

Menurut Sri Radjasa pengiriman senapan itu ke Jakarta untuk keperluan perbaikan teropong bidik dan selanjutnya akan diserahkan kepada Kopassus.

“Hal ini menepis tuduhan yang menyatakan pengiriman senjata tersebut untuk digunakan melakukan aksi penembakan pada 22 Mei 2019,” kata Sri Radjasa dalam surat terbuka yang ditandatangani pada 24 Mei 2019.

Tempo menerima surat terbuka itu dari mantan Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal Purnawirawan Johannes Suryo Prabowo alias JS Prabowo pada Sabtu, 25 Mei 2019.

JS Prabowo dan Soenarko adalah purnawirawan TNI yang sama-sama mendukung calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Presiden 2019.

Melalui pesan WhatsApp, JS Prabowo mengatakan Sri Radjasa berstatus anggota Staf Intel Kodam Iskandar Muda Aceh saat Soenarko menjabat sebagai Panglima Kodam di wilayah tersebut pada 2008-2009. “Saat itu dia bertugas di Sinteldam IM,” kata JS Prabowo.

Sri Radjasa membenarkan bahwa surat itu merupakan tulisan dia. "Betul, itu surat yang saya tulis berdasarkan fakta yang saya alami," kata Sri saat dihubungi, Sabtu, 1 Juni 2019.

Dalam suratnya, Sri Radjasa menceritakan asal-usul dan kronologis pengiriman senapan pabrikan Amerika Serikat itu dari Aceh ke Jakarta.

Menurut dia, Satuan Intel Kodam Iskandar Muda menerima senjata itu dari eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka pada 2009. Ada tiga pucuk senjata yang diserahkan kepada Kodam, yakni dua pucuk tipe AK-47 dan satu pucuk M16-A1.

Menerima penyerahan itu, Soenarko memerintahkan agar dua pucuk AK-47 disimpan di gudang. Sedangkan senapan M16-A1 disimpan di kantor Satuan Intel untuk keperluan tugas khusus dan latihan.

Senjata itu kemudian dimodifikasi pada bagian popor dan laras. Bedil itu biasa dipakai untuk mengawal Soenarko saat melakukan kunjungan.

Menurut Sri Radjasa sejak 2009 teropong bidik senjata itu rusak, sehingga Soenarko memerintahkan Herry, agen yang kerap terlibat dalam operasi militer konflik Aceh, untuk menyimpannya dalam peti senjata.

Senjata itu, kata Sri, masih tersimpan di peti senjata saat Soenarko pindah tugas menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infantri pada akhir 2009.

“Senjata itu masih tersimpan di dalam peti di Aceh,” kata dia.

Sri Radjasa berkata Soenarko sempat meminta dirinya untuk mengirim senjata itu dari Aceh ke Jakarta pada 2018.

Tujuannya, untuk memperbaiki teropong bidik di markas Kopassus. Setelah diperbaiki, kata dia, Soenarko berencana menyerahkan senjata itu ke Kopassus.

Namun, Sri mengaku tak sempat melakukan perintah itu karena sudah dipindahkan dari Aceh ke Jakarta. “Rencana membawa senjata ke Jakarta itu juga diketahui oleh Herry,” kata dia.

Soenarko kemudian mengarahkan Herry agar melapor ke Kepala Staf Daerah Militer Iskandar Muda Brigadir Jenderal Achmad Daniel Chardin sebelum mengirimkan senjata itu ke Jakarta.

Pengiriman senjata itu kemudian dilakukan pada 15 Mei 2019.

Pengiriman sepucuk bedil inilah yang kemudian membuat Soenarko ditangkap pada 19 Mei 2019 bersama sopirnya yang berinisial B dan seorang tentara aktif berinisial Praka BP.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan Soenarko ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal.

“Ada keterkaitan dengan senjata gelap dari Aceh, diduga pengiriman senjata diminta yang bersangkutan untuk maksud tertentu,” kata dia di Istana Presiden, Jakarta, 21 Mei 2019.

Wiranto tak menyebut alasan Soenarko mengirimkan senjata itu ke Jakarta. Namun, penangkapan Soenarko dilakukan ketika isu penyelundupan senjata ke aksi 22 Mei 2019 berhembus kuat.

Sehari sebelum penangkapan Soenarko, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pihak intelijen berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api untuk dipakai dalam aksi 22 Mei.

“Kami tangkap, ada senjata, orangnya lagi diproses,” kata dia di Gedung Bina Graha, 20 Mei 2019.

Moeldoko berujar tujuan penyelundupan senjata itu untuk membuat kacau situasi aksi 22 Mei.

Caranya, dengan menembak massa aksi, kemudian aparat dijadikan kambing hitam. “Ini bisa dijadikan pemantik, berawalnya sebuah kondisi chaos,” kata dia.

Aksi di Badan Pengawas Pemilu, pada Selasa malam, 21 Mei 2019 memang berakhir ricuh.

Keributan bermula ketika massa tak dikenal membuat onar di depan Bawaslu pada pukul 23.00. Mereka memprovokasi petugas dengan merusak barikade dan melempari petugas dengan molotov. Polisi bertameng mendorong mereka menjauhi Bawaslu ke kawasan Pasar Tanah Abang pada Rabu dini hari, 22 Mei 2019.

Di waktu hampir bersamaan, datang 200 massa lainnya yang menyerang asrama Brigade Mobil di Petamburan. Akibat kerusuhan itu 11 mobil rusak dan 14 mobil lainnya terbakar. Sejumlah orang juga dilaporkan tewas dengan luka tembak. Hasil otopsi Rumah Sakit Polri belakangan memastikan ada 4 orang tewas tertembak.

Siang hari setelah kerusuhan, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menunjukan senjata laras panjang tipe M4 dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, 22 Mei 2019. Senapan M4 adalah senapan serbu hasil pengembangan dari M16, sehingga memiliki kemiripan.

Senjata serbu yang ditunjukan Tito dilengkapi dengan peredam suara. Senjata itu juga tak memiliki pisir sehingga bisa dipasang teropong bidik. Hasilnya, senjata itu bisa berfungsi sebagai senapan runduk atau sniper yang tak menghasilkan suara bising bila ditembakan.

Tito mengatakan senjata itu disita pada 19 Mei 2019 dari beberapa orang yang ingin menciptakan martir saat aksi 22 Mei.

“Nanti seolah-olah yang melakukan dari aparat, sehingga timbul kemarahan publik sebagai pembenaran langkah-langkah yang berikutnya,” kata dia.

Sri Radjasa menyangkal bahwa senjata yang ditunjukan Tito adalah milik Soenarko.

Dia mengatakan Soenarko tak pernah memiliki senjata M4, melainkan M16-A1 yang dimodifikasi di bagian popor dan laras. “Sementara itu peredam yang ada adalah buatan sendiri bukan pabrikan,” kata dia.

Dia mengatakan Soenarko sudah berencana mengirimkan senjata itu sejak beberapa tahun sebelumnya untuk keperluan perbaikan teropong bidik, lalu diserahkan kepada Kopassus.

Menurutnya Soenarko bahkan tak mengetahui soal pengiriman senjata itu dari Aceh pada 15 Mei 2019.

“Pernyataan Menkopolhukam, KSP dan Kapolri sama sekali tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya,” kata Sri.

(EGI ADYATMA | FRISKI RIANA)

sumber