Dua tersangka dugaan makar Kivlan Zen dan Eggi Sudjana kini tidak lagi segalak dulu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai keduanya tak galak lagi usai diperiksa oleh kepolisian.

“Saudara, sekarang informasi berita sudah sangat instan, cepat, saudara pasti sudah tahu itu tidak bisa dibohongi ada sebuah skenario (dalam aksi 22 Mei) untuk mengacau,” kata Mahfud dalam Dialog Kebangsaan dan Seruan Perdamaian di Universitas Alma Ata, Bantul, DI Yogyakarta, Rabu (29/5).

“Nah orang-orang itu kalau saudara lihat yang yang galak-galak itu, Sungkharisma, ada Kivlan Zen, ada si Eggi Sudjana, ketika belum ditangkap itu galaknya bukan main, seperti tidak ada orang bener bagi dia,” ujarnya.

Namun nama-nama tersebut seolah tak bertaring usai diperiksa polisi. Menurut Mahfud, saat dipanggil polisi mereka diperdengarkan sebuah rekaman berisi pembicaraan seputar aksi.

“Begitu dipanggil polisi, diperdengarkan, nih kamu tanggal sekian ketemu ini, ini. Ini suaramu. Kamu mau mengadakan ini, kamu mau merencanakan ini. Bahkan ada yang memerintahkan membunuh, itu ada rekamannya,” kata dia.

Usai diperdengarkan rekaman tersebut, para tersangka dugaan makar menjadi takut. Menurutnya rekaman yang dimiliki kepolisian sangat lengkap.

“Maka kemudian ketika diperiksa ‘oh iya, saya nggak akan merusak negara’. Semula akan ditangkap galak, sesudah keluar takut. Karena rekamannya lengkap sekarang,” ungkapnya.

Kondisi tersebut mengartikan ada upaya degradasi demokrasi yang sudah stagnan. Demokrasi diturunkan ke cara anarkis.

“Apapun alasannya, itu soal lain kita bisa berdebat. Apakah cukup alasan untuk melakukan itu atau tidak. Sekarang sudah mulai muncul gangguan terhadap kebangsaan kita, misal dari Aceh itu Muzakir Manaf, kalau Indonesia buruk seperti ini kita akan referendum, ini mendapat sautan di mana-mana Sumatera Barat katanya juga, lalu Kalimantan. Meski bukan representasi rakyat tapi representasi medsos saja tapi itu sudah mengganggu demokrasi kita,” katanya.

Mahfud menjelaskan proses pemilu sudah dibawa ke MK. Tak ada jalan lain selain ke MK, dan menurut undang-undang, putusan MK bersifat final dan mengikat.

https://m.kumparan.com/amp/@kumparan...an-1rAuECHoTWG