Kementerian Sosial berencana menambah porsi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menyalurkan beras bantuan pangan nontunai di kanal eWarong.

Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan, pemerintah akan meningkatkan pasokan beras Bulog untuk eWarong dari 47% menjadi 70% mulai Juni atau Juli 2019.

"Teknis detailnya masih dalam bahasan," ujarnya.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial Andi Z.A Dulung mengatakan, Kementerian Sosial tidak mewajibkan secara penuh kepada pengelola eWarong untuk menyediakan 70% beras yang berasal dari Bulog.

"Sifat kebijakan ini hanya sebatas imbauan," terang dia.

Dia pun berharap Bulog mempersiapkan diri dengan meningkatkan kualitas dan harga berasnya. Pasalnya, pengelola eWarong dan keluarga penerima manfaat bantuan pangan nontunai memiliki hak untuk memilih beras yang akan dijual dan dikonsumsi.

Perhitungan potensi beras Bulog yang dapat diserap keluarga penerima manfaat bansos pangan nontunai pada tahun ini senilai 1,1 juta ton.

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat Kudhori berpendapat, kebijakan Kemensos itu praktis akan meningkatkan pasokan beras Bulog di gerai eWarong. Namun, kebijakan itu tidak akan menjadi solusi instan bagi masalah manajemen beras Bulog.

"Kalau bentuk peningkatan suplai beras Bulog sekedar imbauan bakal sulit mendongkrak penyaluran seperti ketika kebijakan bansos rastra dilakukan," jelasnya.

Apalagi, dalam Instruksi Presiden No.5/2015 tentang kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, Bulog memiliki keterbatasan untuk menyerap gabah atau kualitas beras yang baik.

Direktur Operasional Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, jika kebijakannya seperti itu berarti hanya akan meningkatkan volume pasokan ke eWarong, tetapi tidak ada kepastian dari segi pembelian oleh masyarakat.

"Jadi, tidak akan berpengaruh banyak kepada penyaluran beras kami," aku dia.

Rujukan