JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan tidak akan ada operasi yustisi atau pemeriksaan terhadap warga pendatang yang ingin mengadu nasib di DKI Jakarta pada tahun ini. Anies menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada pelepasan mudik gratis yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kita tidak lagi menyelenggarakan operasi-operasi pemeriksaan atau biasa disebut operasi yustisi untuk memeriksa mereka yang dari kampung datang ke Jakarta. Mengapa? Ibu kota adalah milik seluruh warga Indonesia," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat Minggu (30/5/2019).

Menurut Anies, tak ada satu pun aturan di Indonesia melarang pergerakan warga ke wilayah tertentu.

Semua rakyat Indonesia memiliki kesetaraan untuk mencari nafkah di mana saja, termasuk Jakarta.

Selain itu, kata Anies, operasi yustisi kerap kali hanya menjerat mereka dengan taraf perekonomian yang rendah, dan tak berlaku bagi orang-orang kaya.

Anies mengatakan, roda perekoniman di Jakarta sebagian besar digerakkan oleh warga-warga pendatang yang berasal dari luar DKI.

Meski demikian, Anies memberikan pesan kepada warga pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakarta.

"Pertama, kalau mau ke Jakarta pastikan membawa surat-surat kependudukan yang lengkap, itu wajib," ujar Anies.

Ia juga mengingatkan, warga pendatang baru yang ingin bekerja di Jakarta untuk mendaftarkan diri ke BPJS sehingga apabila terjadi kendala kesehatan bisa dipermudah.

Dan tetakhir, agar warga pendatang yang ingin bekerja di Jakarta memiliki keterampilan dan pengalaman agar bisa membantu menggerakkan ekonomi Ibu Kota.

sumber