Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyematkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pencapaian WTP tersebut menjadi yang ketiga kalinya didapatkan pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016.

"Untuk 3 tahun berturut-turut sejak 2016 pemerintah pusat mendapatkan opini WTP dari BPK," ujar Jokowi usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Opini WTP dari BPK, kata Jokowi, menjadi hal penting karena pelaksanaan APBN 2018 bisa disajikan secara standar akuntansi.

"Ini berarti pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dalam laporan keuangan disajikan secara standar akuntansi pemerintahan," imbuh Jokowi.

Berdasarkan laporan tersebut terdapat peningkatan entitas pemeriksaan yang mendapat opini WTP. Tahun 2016 entitas yang mendapat WTP sebanyak 74, tahun 2017 naik menjadi 80, dan 2018 kembali naik menjadi 82 Kementerian dan Lembaga (K/L).

"Artinya ini sudah capai 95% dari jumlah K/L yang ada," tambah Jokowi.

Sementara itu, terdapat 4 K/L yang masih mendapatkan opini WDP turun dari tahun sebelumnya sebanyak 6 K/L dan tahun 2016 sebanyak 8 K/L. Antara lain adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kempora), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tahun depan baik yang WDP atau TMP agar diperhatikan betul, agar nanti tidak ada lagi," jelas Jokowi.

https://www.beritasatu.com/ekonomi/5...selama-3-tahun

Jokowi aja bangga