Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, Moeldoko, membantah pihaknya menyalahgunakan kekuasaan dengan memobilisasi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencoblos pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut dia, justru raihan suara Jokowi-Ma'ruf di kelompok itu sangat kecil.

Moeldoko menuturkan berdasarkan survei internal TKN, mayoritas pegawai BUMN dan ASN memilih pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Tahu nggak, BUMN yang milih 02 itu 78 persen. Menggerakkan ASN? ASN 72 persen yang milih (Prabowo-Sandiaga)," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.

Bahkan, kata Moeldoko, suara Jokowi-Ma'ruf di lingkungan perumahan Sekretariat Negara dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tidak bisa mengungguli lawannya. "Di Paspampres kalah, di Setneg kalah, terus mana yang digerakkan," kata mantan Panglima TNI ini.

Ia juga menampik bahwa Jokowi selaku inkumben menggunakan polisi dan TNI untuk memenangkan pemilihan presiden 2019. Moeldoko menilai jika pihaknya menggunakan aparat maka seharusnya Jokowi-Ma'ruf bisa menang 100 persen di seluruh daerah. "Buktinya di Aceh, NTB, Sumatera Barat kami kalah telak," ucapnya.

Hasil hitung manual KPU menunjukkan Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan raihan 85,6 juta atau 55,5 persen suara. Sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya mendapatkan 68,65 juta atau 44,5 persen suara.

Namun Jokowi belum bisa ditetapkan sebagai presiden terpilih lantaran pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilu. Salah satu materi gugatan mereka terkait dugaan ketidaknetralan ASN, menggerakkan pegawai BUMN, hingga keterlibatan aparat hukum.

tempo.co : Moeldoko: Mayoritas Pegawai BUMN dan ASN Pilih Prabowo

Komentar TS:

kampret keluar dong dari goa, jgn ngumpet aja
komen yg tertib, sportif, dan berkualitas...

belum lama ada tuntuan soal ASN dan pegawai BUMN, skrg muncul lagi ini berita nya
btw... engga mudah untuk klarifikasi data konkrit suara ASN dan BUMN, karena perlu data dari tiap TPS masing" ASN dan BUMN.