Politisi PSI, Guntur Romli. (Suara.com/M Yasir)
Suara.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli menilai dua anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provonsi DKI Jakarta tidak patut ikut begabung dalam tim kuasa hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kedua orang tersebut adalah Ketua TGUPP bidang pencegahan korupsi Bambang Widjojanto (BW) dan tim gubernur bidang harmonisasi regulasi Rikrik Rizkiyana.

Menurut Guntur, TGUPP yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya mengurus Ibu Kota, bukan mengurus permasalah capres-cawapres yang tidak terima hasil Pilpres 2019.
"Timnya @aniesbaswedan, digaji pake duit warga DKI, tapi ngurus Prabowo," kata Guntur melalui akun twitternya seperti dikutip Suara.com, Jumat (24/5/2019).
Terkait itu, Anies menilai keputusan Bambang dan Rizkiyana merupakan hak keduanya sebagai warga negara Indonesia, tidak terikat dengan status TGUPP di Pemprov DKI.
"Itu hak warga negara," kata Anies saat meninjau kawasan Bawaslu, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019) kemarin.
Senada dengan Anies, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menegaskan bahwa kedua orang tersebut tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga tak masalah jika bergabung dengan tim hukum Prabowo - Sandiaga.
"TGUPP kategorinya ya tim kerja gubernur. Masuk profesional, tidak terikat di aturan UU ASN. Profesional yang diambil gubernur. Tidak ada terikat dengan birokrasi. Lalu saya penasihat boleh dong manggil orang lain," kata Chaidir kepada wartawan.

https://amp.suara.com/news/2019/05/2...-prabowo-ke-mk