Polisi memberhentikan bus dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta saat razia penyekatan massa di jalur Pantura, Maribaya, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu (19/5/2019) malam. Penyekatan massa dan razia cipta kondisi gabungan Polres Tegal, TNI dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal itu untuk mengantisipasi adanya pergerakan massa ke Jakarta terkait pengumuman hasil pemilihan presiden pada Rabu, 22 Mei 2019 di KPU mendatang.

Level keamanan di Jakarta ditingkatkan. Kepolisian Daerah Metropolitan (Polda Metro) Jaya menerima laporan akan ada sedikitnya 1.000 pengunjuk rasa membanjiri jalanan Jakarta pada hari pengumuman rekapitulasi suara hasil pemilihan umum, 22 Mei 2019.

Status kewaspadaan diperluas hingga ke wilayah perbatasan serta pintu masuk bandara dan pelabuhan.

Sejak Sabtu (19/5/2019), polisi telah menyisir sejumlah lokasi pelabuhan serta stasiun kereta api. Polisi mengecek senjata tajam atau bahan peledak yang mungkin dibawa penumpang.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan perluasan keamanan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kedatangan massa lain dari luar daerah.

Seperti halnya rencana “tur jihad” yang berhasil digagalkan oleh Mapolda Jawa Timur, Minggu (19/5/2019). Ajakan yang sempat menyebar melalui WhatsApp itu menawarkan paket tur selama lima hari ke Jakarta dengan berbagai pilihan transportasi dan harga.

Kepolisian telah mengamankan empat penyelenggara tur. Pengamanan merujuk pada kecurigaan bahwa tur ini nantinya akan bergabung dengan aksi yang kerap disebut people power tersebut.

Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan menyebut empat koordinator yang diamankan yakni Muhammad Roni, Feni Lestari, wanita berinisial A, dan seorang pria berinisial C. Kepada polisi, pelaku mengaku baru 36 orang yang sudah membayar paket tur dari total 44 peserta yang mendaftar.

Salah satu koordinator tur jihad, Muhammad Roni, mengelak bahwa tur ini adalah kamuflase dari penggiringan massa dalam aksi 22 Mei 2019.

Roni, dalam detikcom, menyatakan tur ini hanya dibuat untuk hiburan dan jalan-jalan saja. “Sebetulnya kita dengan emak-emak ingin jalan-jalan atau refreshing ke Jakarta gitu aja,” kata Roni.

Sebanyak 30.000 personel gabungan bakal diterjunkan pada 22 Mei 2019. Kombes Argo Yuwono mengatakan fokus utama pengamanan adalah di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Gedung Bawaslu, dan beberapa objek vital di area protokol utama.

Argo menolak menyatakan sejumlah titik itu sebagai daerah rawan. Polda Metro Jaya juga membantah informasi yang menyebut Jakarta saat ini berstatus siaga I.

Sejumlah personel Sabhara meneriakan yel-yel sebelum diberangkatkan ke Jakarta dalam rangka membantu pengamanan, di Markas Polda NTT di Kupang, NTT Jumat (17/5/2019). Polda NTT mengirimkan 600 personelnya yang terdiri 300 personel Brimob dan 300 personel Sabhara untuk diperbantukan pada pengamanan jalannya penetapan hasil pemilu oleh KPU pada tanggal 22 Mei.

Pihaknya mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang beredar di media sosial terkait kondisi keamanan di Jakarta pada tanggal tersebut.

Namun Argo memastikan, jajaran kepolisian tak akan segan menangkap oknum-oknum pengacau dalam aksi tersebut. Seperti halnya 29 terduga teroris yang diringkus Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian RI, pertengahan pekan lalu.

Salah satu terduga teroris berinisial AR yang ditangkap di Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, disebut berencana meledakkan enam bom di Gedung KPU, pada 22 Mei 2019.

"Ada enam bom dari bahan TATP (daya ledak tinggi) yang sudah jadi dan satu buah buku berisi tentang catatan membuat bom. Dipersiapkan untuk sasarannya thogut dan akan menyasar pada 22 Mei di depan KPU," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, dalam KOMPAS.com, Sabtu (18/5/2019).

Koordinator aksi tak sepenuhnya BPN

Badan Nasional Pemenangan (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terbagi menjadi dua kubu saat membicarakan aksi bermuatan politis ini.

Anggota Dewan Pengarah BPN Titiek Soeharto mengklaim pihaknya akan menggelar demonstrasi damai selama tiga hari, sejak 20-22 Mei 2019.

Aksi tersebut, kata Titiek, adalah untuk menuntut penyelenggara pemilu agar mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin yang dianggapnya telah melakukan kecurangan.

Keterangan berbeda datang dari juru bicara BPN Andre Rosiade. Pihaknya mengklaim tidak akan menggerakkan massa untuk berdemonstrasi, meski menyatakan menolak hasil pemilu.

Menurut Andre, BPN bakal fokus menjaga rekapitulasi nasional yang berjalan di KPU. Selain itu, pihaknya juga lebih memilih untuk fokus pada persidangan sengketa pemilu di Bawaslu.

Partai Demokrat turut menyatakan hal serupa dengan Andre. "Saya pastikan dari Partai Demokrat tidak ikut itu," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, dalam CNN Indonesia, Senin (20/5/2019).

Kendati begitu, Hinca memastikan Demokrat tetap akan berada dalam koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi sampai hasil akhir penghitungan suara pemilu diumumkan.

Salah satu pihak yang sudah menyatakan bakal melakukan aksi 22 Mei 2019 adalah Persaudaraan Alumni 212 (PA 212). Aksinya dinamakan Ifthor Akbar 212 di depan Gedung KPU pada 21 dan 22 Mei 2019.

Tujuan utama aksi mereka adalah menghentikan proses penghitungan suara yang tengah dilakukan KPU.

Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengklaim calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, bakal ikut hadir dalam aksi tersebut. Namun, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengatakan kemungkinan besar Prabowo tidak akan hadir dalam aksi tersebut.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...an-aksi-22-mei

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Harga saham LQ45 sebagian besar turun

- Kasus dugaan makar, giliran Amien Rais dipanggil Polisi

- Polisi jangan ketahuan kalau gay