Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa para pendukungnya saat meninggalkan kediaman Kertanegara di Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019).

Kicau Andi Arief soal “setan gundul” kian memperlihatkan riak antara Partai Demokrat dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Andi menyebut ada ‘setan gundul’ yang memasok informasi kepada Prabowo soal angka kemenangan 62 persen. Informasi ini lantas mendorong Prabowo mendeklarasikan kemenangannya pada hari pencoblosan Rabu (17/4).


Wakil Sekjen Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku meski kicauan itu merupakan sikap pribadi Andi tetapi partainya menghendaki keterbukaan yang sama soal angka 62 persen ini. Hingga sekarang partainya mempertanyakan muasal data kemenangan 62 persen itu.


“Kita ingin menang terhormat, dengan cara yang benar, dengan data yang baik dan benar. Kalau kita sudah mengklaim kemenangan sekian persen maka itu akan dan harus kita pertahankan, tidak boleh meragukan,” ujarnya.


Ia menceritakan bagaimana keputusan deklarasi usai pencoblosan itu dilakukan di Kantor BPN Prabowo-Sandi, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ia mengaku ada disana dan keberatan dengan keputusan deklarasi karena data tak akurat.Tapi keberatannya dibungkam kelompok ijtima ulama dan PKS.


“Dan saya pun tidak turut serta dalam deklarasi,” ucapnya ketika dihubungi melalui telepon pada Rabu (8/5).


Setan Gundul ini hanya satu dari sekian riak antara Partai Demokrat dan BPN Prabowo-Sandi. Riak lainnya sudah terjadi pada saat Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu (7/4).


SBY melayangkan surat kepada petingginya agar memberi pesan kepada Prabowo untuk menggelar kampanye yang mencerminkan kemajemukan. Surat itu ditujukan untuk Sekretaris Majelis Tinggi Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Syarief Hasan, dan Sekjen Hinca Panjaitan.



“Cegah demonstrasi apalagi "show of force" identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim,” ujar SBY dalam penggalan suratnya.


Selain itu ada juga pertemuan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kamis (2/5). Pertemuannya itu membahas soal mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Tidak ada pembahasan soal koalisi.


Ferdinand secara terang-terangan mengakui partainya tak nyaman dengan pola kerja BPN Prabowo-Sandiaga. Parpol peserta koalisi justru mendapat ruang yang terbatas.


“Kalau dibilang tidak nyaman ya mungkin juga ya. Tetapi jelas bahwa kita agak kurang respect dengan pola kerjanya,” ucap dia..


Namun Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi, tak mau gegabah soal sikap partainya. Ia menyebutkan sampai saat ini loyalitas PArtai Demokrat tetap berada di koalisi Prabowo-Sandi. Cuitan Andi Arief, surat SBY saat Kampanye Akbar Prabowo-Sandi, dan pertemuan AHY-Presiden Jokowi, menurutnya sebuah peristiwa politik yang normal dan tak perlu dibesar-besarkan.


“Sebagaimana yang sudah disampaikan Sekjen kami, Bung Hinca Panjaitan, jelas Partai Demokrat dalam koalisi 02 hingga hari ini,” jelasnya


Lalu bagaimana sebenarnya sikap Partai Demokrat pada Koalisi Prabowo-Sandi? Berikut wawancara kumparandengan Wasekjen Demokrat Ferdinand Hutahaean dan Wasekjen Didi Irawadi Syamsuddin.



Wasekjen Demokrat Ferdinand Hutahaean


Kicauan Andi Arief soal Setan Gundul seolah-olah menunjukkan Demokrat sudah tak nyaman di koalisi Prabowo-Sandi?


Ini kan koalisi partai politik, maka seharusnya rancangan, langkah-langkah strategis maupun taktis dalam koalisi ini harus diputuskan oleh pimpinan partai dalam koalisi. Kemenangan Pak Prabowo terakhir dengan angka 62 persen, semestinya ini harus dimusyawarahkan bersama-sama dengan basis data yang kuat.


Tapi kalau terkait dengan pernyataan angka 62 persen itu tidak rasional itu sebetulnya pendapat pribadinya Andi Arief, berdasarkan analisis. Jadi bukan sikap resminya partai. Apa yang disampaikan Andi Arief itu dasarnya adalah membandingkan kemenangan presiden SBY pemilu 2009 dengan pemilu 2019.


Kalau berkaca kepada pemilu 2009, SBY itu menang 60,2 persen dengan kondisi SBY memenangkan lebih dari setengah provinsi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Yang di mana Jawa ini adalah pusat dari penduduk Indonesia, di mana penduduk Indonesia lebih dari setengahnya ada di Jawa. Dan itu dimenangkan SBY seluruhnya tanpa kecuali. Namun SBY secara nasional dalam persentase hanya menang 60 persen.


Nah kalau kita melihat dan membandingkan dengan Pilpres 2019 sekarang, Prabowo itu kalah di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, memang menang banyak di beberapa daerah.


Dari sini analisisnya timbul kalau kalah di provinsi terbesar, Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka menurut analisisnya Andi Arief tidak mungkin Prabowo menang di angka 62 persen. Kalaupun misalnya menang berada di kisaran 54-56 persen, itulah yang dipikirkan Andi Arief makanya dia men-Tweet.


Di tweet  itulah berdasarkan pemikirannya. Jadi dia bilang ini pasti ada memasok data yang salah, tidak akurat kepada Prabowo. Sehingga Prabowo tanda kutip disesatkan oleh informasi. Maka Andi Arief kemudian menggelari, menjuluki, pemasok informasi yang menyesatkan Prabowo dengan informasi yang salah itu sebagai setan gundul.


Kritik Andi Arief soal klaim kemenangan 62 persen itu sejalan dengan sikap Demokrat?


Kita ingin menang terhormat, dengan cara yang benar, dengan data yang baik dan benar. Kalau kita sudah mengklaim kemenangan sekian persen maka itu akan dan harus kita pertahankan, tidak boleh meragukan. Nah sekarang timbul polemik di tengah publik.


Apakah Prabowo menang 62 persen? Bolak-balik TKN menantang untuk menunjukkan dimana data dikumpulkan, real count-nya, dimana C1, dan segala macam. Karena ini basisnya C1.


Nah inilah yang kemudian di kita, internal Partai Demokrat mempertanyakan ini sebetulnya basis angka ini dari mana? Sebenarnya memang kita mau menyampaikan ini secara tertutup. Namun sahabat kami Andi Arief sudah mencuit lebih dulu jadi bikin ramai. Jadi sebetulnya yang disampaikan Andi Arief itu walaupun pernyataan pribadi tapi itu juga yang berkembang di internal partai.



Apakah Demokrat menilai keputusan strategis di koalisi seharusnya dibahas terlebih dahulu oleh partai pendukung, termasuk soal 62 persen?


Jadi keputusan klaim pertama 62 persen itu kan diputuskan pada hari H pemilihan, tanggal 17 sekitar jam 19.00 WIB. Saya ada di sana, saya orang yang salah satunya keberatan dengan deklarasi 62 persen itu. Karena apa? bagi saya datanya belum akurat.


Maka pada saat itu saya meminta untuk tidak usah bolak-balik kita deklarasi karena sekitar jam 5 sore kita sudah deklarasi dan mengklaim menang berbasis exit poll. Saya bilang ini saja kita pertahankan. Bahwa kita menang berdasarkan data yang ada.


Namun kawan-kawan kami terutama dari kelompok ulama saya sebut dan kawan-kawan PKS sangat ingin mengklaim kemenangan. Maka terjadilah pada malam itu deklarasi 62 persen sekitar jam 7 malam. Dan saya pun tidak turut serta dalam deklarasi.


Klaim sebelumnya saya masih berdiri bersama mendampingi Pak Prabowo. Jadi itu yang kita pegang dan itulan analisisnya. Karena bagi Partai Demokrat, data itu sangat kuat, sangat penting sekali, tidak boleh kita asal-asalan mengklaim. Itulah roh marwah partai demokrat.


Berarti ini menyangkut kredibilitas Partai Demokrat?


Oh iya. Semua tahu Pak SBY adalah orang yang sangat perfectionist untuk masalah data dan informasi dan penyampaian-penyampaian ke publik. Dan kami selalu dididik oleh beliau untuk selalu seperti itu.


Kalau kita mau diakui publik, mau dipercaya publik, maka kita harus kuat dengan data dan informasi. Jadi tidak asal mengklaim, tetapi kemudian tidak mampu kita pertahankan karena kita tidak memiliki data.


Itu selalu ditekankan oleh Pak SBY dalam setiap pertemuan bahwa data harus kuat dan tidak boleh asal-asalan.


Deklarasi menang 62 persen didorong kelompok ulama?


Saat itu saya protes, tetapi kawan-kawan yang lain, terutama PKS dan kelompok ulama ingin segera mengklaim kemenangan. Itulah yang terjadi malam itu. Maka, ketika ada deklarasi berikutnya, itu keluar perintah dari Pak SBY kepada kami untuk menarik diri dari deklarasi itu.


Itulah yang berkembang salah di tengah publik bahwa seolah-olah Partai Demokrat diperintahkan menarik diri dari BPN. Padahal tidak. Perintahnya adalah menarik diri dari deklarasi kemenangan 62 persen yang katanya dengan data 610 ribu C1.


Itu bagi Demokrat memang agak meragukan, maka keluarlah perintah Pak SBY untuk menarik kadernya dari deklarasi itu. Partai Demokrat menarik diri dari deklarasi karena kami anggap datanya tidak kuat.