Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Isi surat ini intinya mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait kebijakan jalur satu arah di tol Trans Jawa, yang rencananya diterapkan pada tanggal 31 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 2019.

IPOMI menilai kebijakan jalur satu arah tol Trans Jawa pada tanggal-tanggal yang menjadi puncak arus mudik, tidak menguntungkan bagi para pebisnis angkutan umum, termasuk para pengguna angkutan umum seperti pelanggan bus yang setiap tahun mudik dengan transportasi bus. Oleh karena itu, kebijakan lalu-lintas ini dinilai tidak berpihak. 

"Kebijakan satu arah selama 24 jam selama 30 Mei, 1-2 Juni akan berdampak terlambatnya armada bus dan angkutan umum lainnya masuk ke Jakarta dari Jawa Tengah dan Jawa Timur," tulis IPOMI, dalam suratnya kepada Presiden Jokowi, Minggu (19/5/2019).

"Mari kita hitung bersama, jika satu kendaraan dinaiki tujuh orang dan selama satu hari puncak arus mudik Jalan Tol Trans Jawa dilalui 150 ribu kendaraan, selama tiga hari diberlakukan diperkirakan ada 450 ribu kendaraan artinya ada 3,1-3,2 juta orang yang mudik. Jika kita bandingkan dengan bus, yang berisi 30-40 penumpang, maka 3,2 juta orang itu bisa diangkut 106 ribu bus dengan asumsi 30 tempat duduk dalam satu bus. Jika dihitung satu bus dengan 40 tempat duduk maka hanya ada 80 ribu bus. Tidak ada kemacetan," terang IPOMI.

IPOMI pun mempertanyakan komitmen Jokowi yang menginginkan efisiensi untuk mengurangi beban konsumsi bahan bakar, dan ingin menjadikan tol Trans Jawa sebagai simbol konektivitas.

"Apakah yang dimaksud dengan konektivitas ini artinya masyarakat bisa berbondong-bondong melalui Jalan Tol Trans Jawa?

Melalui surat ini, kami memohon kepada Bapak Presiden yang terhormat agar situasi dan kondisi yang nyaman untuk moda transportasi darat bisa diciptakan".

Terlepas dari kebijakan jalur satu arah yang berpotensi merugikan para pelaku bisnis di bidang transportasi angkutan darat, IPOMI sebenarnya mengapresiasi percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, di mana sudah tersambungnya tol Trans Jawa dan mulai dirintisnya pembangunan tol Trans Sumatera.

"Biaya yang timbul dengan adanya tarif tol, masih bersahabat dengan kami berkat efisiensi yang kami rasakan. Pelanggan kami juga senang, sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat akan moda transportasi bus mulai terasa. Okupansi kami juga mulai dirasakan naik sedikit demi sedikit, dan optimisme kami dalam berwira usaha kembali berkobar di dalam hati".

Berikut surat yang dilayangkan IPOMI:

Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo 

Pak Presiden yang terhormat, kami sangat berterima kasih untuk upaya pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, wabil khusus jalan tol. Adanya Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera sangat membantu kami mencapai waktu tempuh yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. 

Biaya yang timbul dengan adanya tarif tol, masih bersahabat dengan kami berkat efisiensi yang kami rasakan. Pelanggan kami juga senang, sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat akan moda transportasi bus mulai terasa. Okupansi kami juga mulai dirasakan naik sedikit demi sedikit, dan optimisme kami dalam berwira usaha kembali berkobar di dalam hati. 

Selama hampir 20 tahun terakhir, perusahaan-perusahaan bus yang ada dan bertahan, beberapa kali jatuh bangun dan dibayang-bayangi keputusasaan. Sebagai pengusaha tentu Bapak Joko Widodo bisa memahami. 

Infrastruktur jalan yang baik menjadi oase bagi kami. Beberapa anggota Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, yang merupakan generasi penerus pengusaha bus mulai menata lagi pelayanan transportasi bus terbaik untuk masyarakat Indonesia. 

Musim mudik Idul Fitri tahun 2019 menjadi awal yang baik bagi kami untuk memulainya. Beberapa anggota IPOMI sudah mulai mempersiapkan kehadiran bus-bus yang cocok dengan operasional di jalan tol sejak hampir delapan tahun lalu. Dua tahun terakhir semangat itu bertambah lagi dengan mulai tersambungnya Jalan Tol Trans Jawa. Tiga anggota IPOMI mengoperasikan bus tingkat, beberapa lainnya mengoperasikan bus bertenaga besar, dengan investasi per unit rerata di atas Rp. 2 miliar. 

Namun sayang, di tengah semangat kami ini, kebijakan pemerintah terkait teknis pengaturan lalu-lintas tidak berpihak ke angkutan umum. Puncak arus mudik yang diperkirakan dimulai pekan depan, sangat tidak menguntungkan, bukan hanya di sisi angkutan umum tetapi juga pengguna angkutan umum seperti pelanggan bus yang setiap tahun mudik dengan transportasi bus.

Kebijakan satu arah selama 24 jam selama 30 Mei, 1-2 Juni akan berdampak terlambatnya armada bus dan angkutan umum lainnya masuk ke Jakarta dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mari kita hitung bersama, jika satu kendaraan dinaiki tujuh orang dan selama satu hari puncak arus mudik Jalan Tol Trans Jawa dilalui 150 ribu kendaraan, selama tiga hari diberlakukan diperkirakan ada 450 ribu kendaraan artinya ada 3,1-3,2 juta orang yang mudik. Jika kita bandingkan dengan bus, yang berisi 30-40 penumpang, maka 3,2 juta orang itu bisa diangkut 106 ribu bus dengan asumsi 30 tempat duduk dalam satu bus. Jika dihitung satu bus dengan 40 tempat duduk maka hanya ada 80 ribu bus. Tidak ada kemacetan. 

Kini, kami bertanya kepada Bapak Joko Widodo yang tercinta, bukankah Bapak ingin efisiensi untuk mengurangi beban konsumsi bahan bakar? Bukankah Bapak juga yang menjadikan Tol Trans Jawa sebagai simbol konektivitas? Apakah yang dimaksud dengan konektivitas ini artinya masyarakat bisa berbondong-bondong melalui Jalan Tol Trans Jawa? 

Melalui surat ini, kami memohon kepada Bapak Presiden yang terhormat agar situasi dan kondisi yang nyaman untuk moda transportasi darat bisa diciptakan. Kami akan mendukung semua yang diperlukan. Mengapa? Kami iri dengan pesawat yang Bandara nya dikelola PT. Angkasa Pura, Pelabuhan yang dikelola PT. Pelindo dan PT. ASDP, serta Stasiun yang selalu dijaga kenyamanan oleh PT. KA. Kami di Terminal hanya dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan yang tentunya secara service jauh berbeda dengan service yang diberikan oleh pengelola berbadan hukum. 

Demikian harapan ini kami sampaikan kepada Bapak yang memimpin negeri ini. Sebagai anak, kami pengusaha bus tentunya hanya memohon kebijakan pemerintah sebagai Bapak agar pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih baik.

Salam Bus Indonesia
Pengurus Besar IPOMI
Jakarta, 19 Mei 2019

(lua/ddn)

Jakarta - Untuk mengurai kemacetan lalu lintas saat mudik, pemerintah berencana membuka Tol Trans Jawa secara searah (one way), mulai dari Km 29 Km 262 di Brebes. Kebijakan jalur satu arah ini dijadwalkan pada tanggal 31 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 2019.

Meski tujuannya untuk memperlancar arus kendaraan menuju Jawa Tengah, para pelaku bisnis, khususnya dari Perusahaan Otobus menilai rencana ini akan merugikan dunia usaha. Menurut Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) kebijakan one way ini akan populer di kalangan para pemudik, tetapi mengabaikan situasi dan kondisi pelaku usaha.

"Kebijakan pemberlakuan satu arah untuk pemudik di H-6 lebaran yakni mulai 31 Mei hingga 2 Juni berpotensi menghambat angkutan bus masuk ke Jakarta. Padahal di saat yang sama pemerintah memperkirakan hari-hari itu adalah puncak arus mudik. 

Membuat Tol Trans Jawa searah hingga 223 Km seperti diungkapkan Badan Pengatur Jalan Tol, akan membuat penumpang bus harus menunggu bus mereka menuju kampung halamannya," tulis IPOMI dalam keterangan resminya, kepada detikcom, Senin (13/5/2019). 

IPOMI menilai kebijakan ini kurang menguntungkan bagi pelaku usaha transportasi bus, karena akan membuat bus yang menuju Jakarta akan terhambat dan terlambat datang.

"Ini akan membuat angkutan bus menjadi tidak kompetitif. Sedangkan di beberapa titik, penyebab kemacetan sendiri tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Padahal akar masalah kemacetan adalah karena volume kendaraan yang tinggi, dan bagaimana mengurangi volume kendaraan pribadi yang tinggi sampai saat ini belum terlihat nyata," lanjutnya. 

"Pelanggaran pengendara yang kerap memarkirkan kendaraannya di sembarangan tempat dan membuat kemacetan juga tidak pernah diganjar tilang sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada efek jera, yang ada pembiaran dan kejadian ini terus berulang dengan alasan, kondisi mudik lebaran," pungkasnya. (lua/lth)

kebijakan baru sih.. 
agak susah karena belum pernah di terapkan di trans jawa.. ya semoga kekhawatiran macet atau arus berlebih bisa teratasi..

benar2 ajib kalau seluruh tol nanti isinya orang mudik semua keluar jabodetabek..
banyak sekali warga jabodetabek yg punya mobil seluruh tol trans jawa lajurnya semua terpakai