Wakil Ketua [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=DPR][color=#f9a01b][size=4][font=Roboto, sans-serif][b]DPR[/b][/font][/size][/color][/url] RI [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Fadli+Zon][color=#f9a01b][size=4][font=Roboto, sans-serif][b]Fadli Zon[/b][/font][/size][/color][/url] menyatakan bahwa gerakan people power yang ditempuh [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Prabowo-Sandi][color=#f9a01b][size=4][font=Roboto, sans-serif][b]Prabowo-Sandi[/b][/font][/size][/color][/url]setelah adanya dugaan kecurangan pemilu merupakan tindakan konstitusional. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan membawa sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi ([url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=MK][color=#f9a01b][size=4][font=Roboto, sans-serif][b]MK[/b][/font][/size][/color][/url]).

"Saya katakan people power itu konstitusional. Siapa bilang people power tidak konstitusional? pasti nggak ngerti itu. Yang inkonstitutional itu kalau menjatuhkan pemerintah yang sah," kata Fadli di gedung [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=DPR][color=#f9a01b][size=4][font=Roboto, sans-serif][b]DPR[/b][/font][/size][/color][/url] RI, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Fadli juga membedakan antara people power berbeda dengan makar. Menurut Fadli, makar adalah menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan penggunaan kekerasan.

Oleh karena itu, jika pihak [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=BPN][color=#f9a01b][size=4][font=Roboto, sans-serif][b]BPN[/b][/font][/size][/color][/url] menggunakan kedaulatan rakyat untuk hasil pemilu 2019 masih dalam hal konstitusional

"Kalau orang cuma di mulut aja itu bukan makar. Makanya penahanan dan penersangkaan bagi mereka yang kritis kepada pemerintah itu bukan makar. Ini keterlaluan, itu sudah abuse of power tidak pernah dalam presedennya orang begitu mudah menggunakan pasal makar," ungkap Fadli.

Dengan demikian, kubu [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=BPN][color=#f9a01b][size=4][font=Roboto, sans-serif][b]BPN[/b][/font][/size][/color][/url] menyerahkan kepada rakyat hasil keputusan rekapitulasi Pemilu 2019 yang nanti akan di umumkan KPU pada 22 Mei 2019.

"Rakyat yang memiliki sikap. Itukan ada yang memilih, yang memilih tentu mempunyai sikap terhadap itu yang memilih kan puluhan juta," tuturnya. []




[url=https://akuraS E N S O Rnews/id-626372-read-fadli-zon-gerakan-people-power-itu-konstitusional]Sumber[/url]