Kamis 16 Mei 2019, 23:14 WIB

Ibnu Munsir - detikNews


Sandiaga Uno di Makassar (M Taufiqqurahman/detikcom)

Makassar - Cawapres Sandiaga Uno menanggapi soal seruan people power. Dia mengatakan segala kegiatan rakyat harus dipastikan sesuai dengan koridor hukum.

"Yang kita harus tegakkan adalah kedaulatan rakyat dan kedaulatan rakyat itu adalah hak setiap individu dan kita pastikan semua kegiatan masyarakat harus di bawah koridor hukum, patuh konstitusi," kata Sandi di Posko BPN Makassar, Jalan Bawakaraeng, Makassar, Kamis (16/5/2019).

Pernyataan Sandiaga itu disampaikan menjawab pertanyaan awak media soal people power. Sandiaga lalu berbicara tentang proses pemilu. Menurutnya, jika keadilan itu sudah muncul, gerakan rakyat tak perlu dikhawatirkan. 

"Jika itu bisa hadirkan pemilu yang adil, tidak ada perlu kekhawatiran dan semua akan berlangsung dengan damai," jelasnya.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga berjanji tak akan lagi menggaungkan people power. BPN menegaskan pihaknya akan mengikuti tahapan pemilu ini sesuai konstitusi yang berlaku di bawah undang-undang.

Hal itu dilontarkan oleh juru bicara BPN Andre Rosiade, Jumat (10/5). BPN menyatakan mereka hanya akan menempuh jalur konstitusi jika menemukan dugaan kecurangan pemilu.

"Saya tegaskan BPN tidak pernah punya rencana people power untuk mengintimidasi penyelenggara pemilu. Semua langkah kami adalah konstitusional," kata Andre.

Soal people power, Andre mengatakan BPN tak pernah memiliki niat mengintimidasi penyelenggara pemilu. Namun dia mengaku tidak tahu bagaimana sikap masyarakat.

"People power itu kehendak rakyat, ya terserah rakyat saja," ucap dia. (idn/knv)

https://m.detik.com/news/berita/d-45...rom=wpm_nhl_12


Komen TS yg anak milenial kekinian ganteng cetar badai..


1. Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga berjanji tak akan lagi menggaungkan people power. BPN menegaskan pihaknya akan mengikuti tahapan pemilu ini sesuai konstitusi yang berlaku di bawah undang-undang.

2. "People power itu kehendak rakyat, ya terserah rakyat saja," ucap dia.

Akan mengikuti tahapan pemilu sesuai kontitusi.. tapi di sisi lain kok berasa menghalalkan (mendorong?) adanya pipel powel ya?

Mendingan kata si uno...

kita pastikan semua kegiatan masyarakat harus di bawah koridor hukum, patuh konstitusi," kata Sandi