https://pemilu.tempo.co/read/1205554...ka-aib-sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Kubu calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menilai paparan kecurangan pemilu 2019 kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga yang digelar di Hotel Sahid Jakarta, kemarin, merupakan agenda membongkar aib kecurangan sendiri. "Agenda mereka itu membuka kecurangan mereka sendiri," ujar Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Arya Sinulingga saat dihubungi Tempo pada Selasa malam, 14 Mei 2019.

Arya menyebutkan beberapa contoh kecurangan yang ditunjukkan oleh kubu Prabowo, justru terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tempat Prabowo - Sandiaga menang. Paparan permainan di TPS 13 Nanggerang, Sukabumi yang disebut TPS siluman karena ada sejumlah DPT yang memiliki tanggal lahir sama.

Arya mengirim draft scan formulir C1 asli yang diperoleh dari saksi TKN di TPS itu. Dalam C1 tertera Prabowo - Sandiaga mendapatkan 130 suara, sedangkan Jokowi - Ma'ruf mendapatkan 47 suara di TPS itu. "Itu kan dia (02) sampaikan TPS tuyul. Ternyata di TPS itu yang menang Prabowo. Jadi yang tuyul siapa ini?"

Selasa, 14 Mei 2019, Ketua BPN Prabowo - Sandiaga, Djoko Santoso menyatakan kubunya menolak hasil perhitungan suara pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena BPN menilai telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya pada Pilpres 2019. Pernyataan itu disampaikan dalam simposium mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa 14 Mei 2019.

Tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya. Di antaranya Kartu Keluarga di beberapa tempat mereka nilai manipulatif, lalu jumlah pemilih tetap yang bermasalah, serta dugaan adanya TPS tuyul yang memenangkan pasangan Jokowi - Ma'ruf.

"Mencermati paparan ahli tentang kecurangan-kecurangan pemilu 2019 serta mengacu rekomendasi sekjen partai Koalisi Adil Makmur, kami BPN Prabowo - Sandiaga bersama rakyat Indonesia yang sadar akan hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko.