Depok - Cawapres Sandiaga Uno menyebut ada temuan dugaan pelanggaran penggunaan keuangan negara di Pilpres 2019. Sandiaga meminta dilakukannya audit sumber dana kampanye.

"Ini salah satu yang merupakan temuan berdasarkan beberapa pengakuan, beberapa bukti, yang disampaikan ada misuse of state resources kalau penyalahgunaan daripada anggaran sumber daya negara itu bisa dibagi di 4 tahapan, yaitu penyelewengan atau penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD atau BUMN dan BUMD," kata Sandiaga di gedung Pandan Sari, Jl Pusdika, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/5/2019).

Sandiaga mengatakan, untuk membuktikan dugaan tersebut, harus dilakukan audit. Menurutnya, upaya tersebut juga sekaligus membuktikan Pemilu 2019, khususnya pilpres, berlangsung jujur dan adil.

"Ini tentunya sangat mudah diaudit. Kalau perlu, ada forensik audit karena tidak boleh ada satu rupiah pun juga yang digunakan dana pemerintah untuk menguntungkan salah satu paslon, baik itu 01 maupun 02," ujarnya.

Dia menyarankan untuk melibatkan kantor akuntan untuk membuktikan dugaan pelanggaran penggunaan keuangan negara selama Pilpres 2019. Bahkan Sandiaga menyebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa ikut andil.

"Ini sangat mudah sekali. Kita bisa lihat aliran dananya, kita bisa tunjuk kantor akuntan publik yang kredibel. Kalau perlu, yang memiliki reputasi yang nasional maupun internasional. Tinggal ditunjuk dalam waktu singkat mereka bisa lihat aliran dana dan tentu PPATK juga bisa dilibatkan di sini," terangnya.

"Kebetulan saya punya latar belakang keuangan, jadi saya mengerti sekali. Ini bisa kita taruh di mikroskop, pasti akan terlihat," lanjut Sandiaga.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga melakukan evaluasi terhadap dugaan pelanggaran pemilu, khususnya Pilpres 2019. BPN menemukan enam indikasi kecurangan, salah satunya dugaan pelanggaran terhadap penggunaan keuangan negara.

"Kalau evaluasi kami secara menyeluruh, yang pertama memang kami menduga telah terjadi pelanggaran terhadap institusi negara. Kedua, secara umum kami juga menduga telah terjadi pelanggaran terhadap penggunaan keuangan dan sumber daya negara dalam pemilu, khususnya pilpres," ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono, di kantor Bawaslu.

Namun Ferry enggan menyebut nama institusi yang dikatakannya telah melakukan pelanggaran. "Institusinya nanti, buktinya ada," katanya. (idn/fdn)

https://m.detik.com/news/berita/d-45...ews_feedDetail

ternyata malah tambah stress.. pusing gua dia ngomong apa..
mikroskop pun die bawa-bawa di kira mo liat amuba kali..