Beberapa minggu yang lalu, Presiden Joko Widodo melalui akun instagramnya @jokowi mengabarkan hasil rapat intern bersama para pejabat pemerintahan mengenai wacana pemindahan ibukota negara. Kondisi Jakarta yang sudah tidak memungkinkan untuk menjadi ibukota Indonesia puluhan tahun mendatang, serta semangat pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok negeri menjadi salah satu latar belakang mengapa ibukota negara harus dipindahkan segera. Selama beberapa minggu ini pula, presiden melakukan kunjungan ke calon ibukota negara sekaligus meninjau progresspembangunan tol di Kalimantan.

Ada 3 daerah yang santer diberitakan sebagai calon pengganti Jakarta. Ketiganya berada di pulau Kalimantan yang memang terletak di pusat Indonesia. Presiden berharap keberadaan pusat pemerintahan tepat di tengah Indonesia akan memudahkan akses bagi setiap khalayak. Kalimantan dinilai cukup ideal, terutama dari segi sosial budaya, persiapan pembangunan berkelanjutan, minimnya risiko bencana hingga ketersediaan sumber daya alam.


Namun, wacana ini tidak sepenuhnya disambut hangat oleh warga Indonesia. Beberapa di antaranya merasa keberatan karena dirasa hanya memperboros anggaran. Padahal apabila dihitung, inefisiensi yang ditimbulkan oleh kesumpekan Jakarta jauh menimbulkan kerugian ketimbang harus memindahkan ibukota negara ke Kalimantan. Setiap tahunnya, angka inefesiensi semakin menanjak naik, kira-kira mencapai 100 triliun/tahun. Sedangkan untuk anggaran pemindahan ibukota, diperlukan dana maksimal 460-an triliun. Presiden juga menegaskan bahwa pemindahan ibukota ini rencananya tidak akan menggunakan dana APBN. Pembicaraan terkait skema anggaran telah disampaikan bersama menteri keuangan, Sri Mulyani.

Lain halnya dengan beberapa warga Jakarta yang justru bersyukur dengan adanya wacana pemindahan ibukota ini. Mereka merasa bahwa selama ini Jakarta sudah terlalu sumpek dan dipenuhi pendatang, sedangkan setiap tahunnya risiko bencana, mulai dari banjir hingga penurunan permukaan tanah mengancam ibukota negara ini. Padahal idealnya, ibukota negara harus menjadi pertahanan terakhir apabila negara mengalami ancaman dari luar. Kondisi Jakarta yang demikian dinilai tak lagi mampu menjadikannya sebagai ibukota negara yang ideal. Belum lagi problem kemacetan (FYI, Jakarta adalah kota termacet ke-12 di dunia versi Inrix 2017 Traffic Sorecard) dan ledakan penduduk yang tidak bisa dikontrol.


Wacana perpindahan ibukota ini tentu akan membawa kita pada pemahaman baru mengenai nasib Jakarta di masa mendatang. Seperti yang diketahui selama ini, Jakarta merupakan pusat pemerintahan, dagang dan ekonomi sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dan VOC. Bahkan, Jepang juga memilih Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi pada masa itu. Kota yang dinamakan Jayakarta, Sunda Kelapa dan Batavia ini telah mengalami berbagai perombakan sejak masa lampau, hingga dapat kita lihat bagaimana wajahnya saat ini. Letaknya yang berada di pinggir laut memang memungkinkan kerjasama dagang dapat berjalan lancar. Namun, hal itu ternyata senada dengan risiko yang ditimbulkannya. Penurunan permukaan tanah menjadi ancaman tersendiri di samping keuntungan finansial yang dihasilkan dari letaknya yang cukup strategis.

Belum lagi ada banyak bangunan bersejarah yang difungsikan sebagai kantor pemerintahan. Sehingga tidak mungkin Jakarta akan ditinggalkan begitu saja. Selama ini ada beberapa wacana yang bergulir, yakni alih fungsi Jakarta sebagai pusat perekonomian mengingat geliat ekonomi di kota ini begitu dinamis dan memberlakukan skema lain terkait pemanfaatan bekas kantor pemerintahan di masa mendatang. Keberadaan dua kota besar di suatu negara dengan pemisahan fungsi sebagai ibukota negara dan pusat dagang dan perekonomian dinilai wajar terjadi. Salah satu yang bisa menjadi kiblat adalah negara Amerika Serikat yang beribukota di Washington DC dan memanfaatkan New York sebagai pusat perekonomian. Pembaca bisa melihat bagaimana perbandingan kedua kota ini. Tentu bisa menggambarkan kondisi ideal kota pusat pemerintahan dan kota khusus untuk pusat perekonomian, bukan?



Sejauh ini memang pemerintah tidak main-main terhadap wacana pemindahan ibukota. Apabila terealisasi, dibutuhkan waktu sekitar 15-20 tahun untuk membangun ibukota negara yang baru. Pembangunan dan pemindahan ini dinilai akan membantu keberlangsungan hidup anak cucu di masa mendatang. Karena bila hanya bersandar pada kesumpekan Jakarta, maka yang terjadi adalah hal sebaliknya. Tentu kita tidak ingin Jawa dihuni oleh sebagian besar penduduk Indonesia dan membuatnya menjadi superior. Pemindahan ibukota negara ke pulau lain di Indonesia yang lebih besar dan potensial dinilai sebagai langkah yang cukup baik, meski harus dirancang dengan beragam riset mendalam.

Menurutmu, manakah kota yang layak menggantikan Jakarta di kemudian hari?