Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (PS) sejak mencalonkan diri jadi Capres hingga usai Pemilu, telah beberapa kali melakukan manuver politik.

Dan manuver terakhir yang dilakukan PS adalah mengadakan Jumpa Pers yang hanya boleh dihadiri oleh wartawan dari media asing yang diundang saja.

Kegiatan itu dilaksanakan pada hari Senin, 06 Mei 2019, pukul 16.00 WIB, di kediaman beliau di Kartanegara, Jakarta Selatan.

Banyak pihak yang mempertanyakan mengapa PS melakukan itu, dan apa saja yang disampaikannya kepada wartawan asing tersebut.

Akhirnya pertanyaan itu terjawab setelah media asing Asia Strait Timesmeliris berita dengan titel: Indonesian Presidential Hopeful Prabowo Subianto Calls for Data Irregularities to be Corrected, sekitar 6 jam setelah pertemuan itu.

Menurut Asia Strait Times hal utama yang disampaikan PS hanyalah masalah kecurangan Pilpres 2019, menyangkut adanya kesalahan input data yang katanya mencapai 70 ribu kesalahan.

PS secara rinci memaparkan kesalahan tersebut mulai dari DPT, DPT yang tak mendapat undangan C6, masalah perizinan kampanye yang sulit, hingga penggunaan aset negara untuk kampanye kubu 01.

Selanjutnya PS menyoroti soal kinerja KPU yang dinilai PS merugikan pihaknya. Karena itu, PS berharap diadakan koreksi pada semua kesalahan dan penyimpangan dalam input data yang dilakukan KPU, serta kinerja KPU harus diaudit oleh tim IT. Semua ini menurut PS harus selesai sebelum tanggal 22 Mei, sebelum pengumuman hasil Pemilu.

PS mengatakan bahwa alternatif jalur hukum yang akan ditempuh adalah mengajukan gugatan ke MK. Namun ia sendiri mengakui merasa pesimis dapat memperoleh keadilan dari lembaga peradilan tersebut.

Barangkali PS sudah berpengalaman bagaimana di tahun 2014 silam, ia juga mengajukan gugatan ke MK, namun hasilnya nihil, karena tidak terbukti secara hukum apa yang digugatnya.
***
Selain itu, PS juga menyinggung tentang santernya isu People Power. Walaupun PS sendiri menyatakan tidak mendukung People Power, namun ia hanya mengkhawatirkan jika hal itu benar-benar terjadi. Sebab, menurut PS, jika People Power itu terjadi, maka itu adalah murni tindakan rakyat, bukan atas kehendak dan perintahnya.
***
Jadi, apa yang disampaikan PS kepada media asing itu, ya seperti apa yang sudah disuarakan PS selama ini. Tiada hal yang baru atau rahasia yang tak boleh diketahui oleh media nasional.

Terus, kalau begitu, ngapain harus memanggil media asing only? Entahlah, pembuat kebijakan tentu lebih tahu manfaat dari tindakannya.(*) Ref