JAKARTA- Upaya delegitimasi proses pemilu mendapat penolakan dari sejunlah organisasi mahasiswa yang bergabung dalam Kelompok Cipayung Plus.

Penolakan itu disampaikan saat mereka berkunjung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Dalam kunjungannya ke KPU RI, Cipayung Plus yang terdiri dari organisasi mahasiswa I-IMI, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, IMM, dan KMHDI menyampaikan dukungannya kepada penyelenggara pemilu.

Mereka mengapresiasi KPU RI yang dianggap sudah menjalankan tugas dengan baik.

"Cipayung Plus menolak segala bentuk upaya delegitimasi terhadap proses dan hasil pemilu serentak, terlebih yang dilakukan secara inkonstitusional," ujar Ketua Umum PMKRI Juventus Prima Yoris Kago di kantor KPU RI, Jakarta.

Kelompok organisasi mahasiswa ini juga menyampaikan duka atas meninggalnya para penyelenggara pemilu. Hingga kini, tercatat ada 456 petugas pemilu yang meninggal karena bertugas.

Mereka juga meminta masyarakat untuk tidak mendelegitimasi proses pemilu dan memastikan proses demokrasi di Indonesia tetap berlangsung aman dan damai. Kemudian, Cipayung Plus berharap KPU bekerja cepat dan cermat hingga proses pemilu selesai.

"Hal ini sangat penting, agar KPU dapat bekerja secara profesional, tenang, dan jujur tanpa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari luar. Kami ajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas," kata Ketua Umum IMM Najih Prasetyo.

Menurut Ketua Umum GMNI Robyatullah Kusuma Jaya, upaya mendelegitimasi proses dan hasil pemilu merupakan preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Dia menganggap penyebab adanya upaya delegitimasi adalah karena ketakutan akan kekalahan dalam proses pemilu.

"Tindakan-tindakan seperti ini perlu dibendung, agar demokrasi di Indonesia tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik tidak baik yang menciptakan ketakutan-ketakutan masal di masyarakat," katanya.