JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang mengancam akan menutup media. Ia menilai, pemerintah panik sehingga mengeluarkan ancaman yang tak sesuai untuk Indonesia sebagai negara demokrasi yang mengusung kebebasan pers. "Kebebasan ini harga mati. 

Kapasitas pemerintah lah yang harus kita sesuaikan dengan kebebasan masyarakat," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019). Fahri mengatakan, berbagai negara yang menerapkan kebebasan pers dan demokrasi telah menjadi negara yang maju. Ia mencontohkan Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa. Oleh karena itu, ia menilai kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia harus terus dijaga. 

"Kapasitas pemerintah untuk mengelola kebebasan itu yang perlu diperbaki. 
Jangan kemudian pemerintahnya gelagapan, panik, lalu kemudian kebebasannya mau ditutup, itu salah," kata dia. Fahri menilai kebebasan di media masih pada jalur yang benar. Ia justru meminta para pejabat di pemerintahan lebih aktif untuk menjawab isu yang bergulir baik di media massa maupun di media sosial. "Tokoh-tokoh yang ngomong jawab dong, jangan panik. Masa segini banyak orang di pemerintahan jago-jago, dapat gaji, dapat mobil dinas, enggak bisa menjawab, enggak bisa menjelaskan ke media apa yang bisa bikin tenang di masyarakat. 

Jangan berlebihan lah," kata dia. Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pascapemilu banyak upaya pelanggaran hukum yang terjadi di media sosial. Ia mengatakan, sejumlah tindakan telah diambil Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyikapi pelanggaran yang terjadi di media sosial. Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim Hukum Nasional Sikapi Aksi Meresahkan Pascapemilu Namun, Wiranto mengatakan, perlu diambil tindakan hukum yang lebih tegas agar pelaku jera dan berhenti melakukan pelanggaran tersebut. 

"Mungkin perlu melakukan yang lebih tegas lagi. Media mana yang nyata-nyata membantu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu kami shut down. Kami hentikan, kami tutup enggak apa-apa. Demi keamanan nasional," ujar Wiranto saat membuka rapat koordinasi membahas keamanan pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/05/2019). "Ada undang-undang, ada hukum yang mengizinkan kita melakukan itu. Sekali lagi ini demi tegaknya NKRI yang kita cintai. Demi masyarakat yang ingin damai. Masyarakat yang mendambakan kedamaian. Terutama di bulan suci Ramadhan," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/201...merintah-panik

demokratis