Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengklaim ucapan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang mengharamkan #2019GantiPresiden merupakan arahan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sejak Januari lalu.

Menurut Hidayat, tagar tersebut memang tidak akan digunakan lagi setelah masa kampanye selesai dan akan diganti sesuai arahan BPN.

"Agar tagarnya tidak lagi 2019 Ganti Presiden tapi langsung menyebut nama yaitu 2019 Presiden Baru Prabowo," kata Hidayat saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (5/5).

Dia menilai pernyataan Mardani dipahami dengan cara yang salah karena dipelintir oleh sejumlah pihak.


Terkait posisi dukungan Mardani dan PKS terhadap BPN, Hidayat mengaku hal itu tidak perlu dipermasalahkan lantaran sudah jelas dengan pergantian tagar itu, PKS sepenuhnya mendukung dan yakin Prabowo-Sandi akan menang.

Ia pun mengklaim Mardani hampir setiap hari mendatangi tempat penghitungan suara untuk tetap memberikan semangat kepada para relawan yang mengawal rekapitulasi suara agar tidak terjadi kecurangan.

"Jadi pernyataan beliau itu bukan untuk kemudian dipahami seolah-olah menyerah dan kemudian membiarkan yang lain menang," ujarnya.

Selain itu, Hidayat mengingatkan bahwa Mardani menjabat sebagai Wakil Ketua BPN. Oleh karena itu, kata dia, Mardani juga mengatakan hal tersebut dalam konteks sebagai Wakil Ketua BPN.

"Enggak mungkin dong Pak Mardani melakukan upaya untuk melemahkan daya juang internal," kata Hidayat.

Sebelumnya, Mardani diketahui mengatakan hal tersebut saat menanggapi soal rekonsiliasi usai pilpres digelar. Dalam tanggapannya ia meminta agar kedua kubu tidak perlu memberikan tanggapan satu sama lain lantaran masa kampanye dan pilpres telah selesai.

"Contoh nih saya dikenal penggagas hashtag 2019GantiPresiden. Per 13 April saya sudah mengharamkan diri tidak boleh teriak lagi ganti presiden. Sudah selesai. Kenapa? Karena itu sudah hari terakhir kampanye. Sekarang apalagi, sudah selesai kompetisinya. Kita kembali normal," ujar Mardani di kompleks DPR, Jakarta, Jumat (3/5

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...rahan-dari-bpn