detikfinance

Home Fokus Infrastruktur Ekonomi Bisnis Finansial Properti Energi Industri Perencanaan Keuangan SolusiUKM Konsultasi Market Research Bursa Valas Moneter Foto Infografis Market Watch Wawancara Video Fintech Loker

Home / Properti / Detail
Konsultasi Properti
Portal Properti No.1

Minggu, 05 Mei 2019 10:31 WIB
Pemerintah Pusat bakal Turun Tangan Obati 'Sakit' Jakarta
Dana Aditiasari - detikFinance
Foto: Ujung Kanal Banjir Timur (Samsudduha Wildansyah/detikcom)
Foto: Ujung Kanal Banjir Timur (Samsudduha Wildansyah/detikcom)
FOKUS BERITAJokowi Mau Pindahkan Ibu Kota
Jakarta - Banjir, macet hingga penurunan muka tanah, menjadi gejala 'sakit' yang dialami DKI Jakarta saat ini. Butuh dana yang tidak sedikit untuk mengobatinya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pemerintah tetap berkomitmen untuk membantu sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp 570 triliun termasuk untuk pengelolaan air di Jakarta.

Namun demikian, bantuan itu tidak semuanya mengandalkan anggaran dari negara. Pemerintah nantinya melibatkan pihak swasta untuk turut membantu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tersebut.


"Kami akan tetap mendukung, saya sudah bicara dengan (Gubernur DKI Jakarta) Pak Anies, kita sudah bicara dan kami akan bantu memfasilitasi Rp 570 triliun. Tentunya tidak semua mengandalkan anggaran. Kami akan melibatkan swasta dan juga BUMN secara lebih masif membangun Jakarta," kata Bambang melalui keterangannya, Minggu (5/4/2019).

Baca juga: Anies Sebut Pembangunan Tetap Jalan dengan atau Tanpa Ibu Kota di DKI

Bambang pun menegaskan Jakarta harus tetap berkembang karena masih harus menampung arus urbanisasi. Urbanisasi masih diperlukan karena dapat menopang pertumbuhan ekonomi.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengajukan proposal Rp 571 triliun kepada pemerintah pusat. Anggaran itu rencananya digunakan untuk sejumlah proyek infrastuktur di Ibu Kota, seperti peRp anjangan rute MRT dan LRT serta pengelolaan air. Untuk mencapai target Penyediaan air bersih 100% untuk warga Jakarta dibutuhkan anggaran Rp 27 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan dibutuhkan dukungan swasta dalam membangun infrastruktur. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengakui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).

"Sebetulnya diharapkan ini bukan dari APBN. APBN mungkin hanya mampu 30%, sisanya 70% diharapkan dari swasta. Tentu, kuncinya adalah tarif. Ini yang perlu kajian kembali dari kita," jelas dia.

Baca juga: DPRD Sebut Butuh Kepiawaian Gubernur Obati 'Sakit' Jakarta

Itu sebabnya, Danis pun berharap skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan air bersih ini bisa ditingkatkan. Dengan demikian, banyak SPAM yang dapat dibangun untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat, termasuk di Jakarta.
https://m.detik.com/finance/properti...pm_widget_foto

Padahal tuh reklamasi smp tuntas aja kontribusinya ke pemda dki aja hampir 180 triliun
Bisa mbangun mrt dan lrt,blm lg untuk bangun tanggul raksasa


Ujung2nya wan abud juga ngutang nih buat biaya pembangunan dki