Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI William Yani menyebut Jakarta mampu menjadi kota bisnis tanpa harus menjadi ibu kota negara. Hal ini diungkapkan Yani menyusul rencana pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota Jakarta

"Saya kira Jakarta mampu menjadi kota bisnis ya. Dengan anggaran dan pendapatan yang memadai, saya kira bisa saja," kata Yani saat dihubungi, Selasa (30/4).

Selain dengan anggaran dan pendapatan, alasan Jakarta dinilai Yani bisa ditinggal sebagai ibu kota karena sudah memiliki sistem transportasi dan infrastruktur.

Yani juga mencontohkan sejumlah negara yang memisahkan kota pusat bisnis dengan pemerintahan. Di antaranya Amerika Serikat yang memiliki New York untuk sentra bisnis, sedangkan pemerintahan terpusat di Washington DC.

"Atau Malaysia kan ada di KL [Kuala Lumpur] dan Putra Jaya. Maksud saya, ibu kota zaman sekarang tidak bisa melakukan dua fungsi sekaligus, harus terpisah," jelas dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah mantap memutuskan pilihan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Alasan utamanya karena kepadatan populasi di Pulau Jawa sudah terlalu tinggi.

Berdasarkan data yang Jokowi punya, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 57 persen dari total populasi di Indonesia. Lalu, jumlah penduduk di Pulau Sumatra mencapai 21 persen. 

Sementara itu, jumlah penduduk di Pulau Kalimantan hanya sekitar 6 persen, Pulau Sulawesi 7 persen, dan Papua serta Maluku 3 persen. 

Selain tingkat kepadatan, Jokowi mengaku ingin memindahkan ibu kota negara karena permasalahan di DKI Jakarta kian meningkat dari hari ke hari. 

Jokowi menyoroti banjir dan kemacetan. Bahkan, keduanya kerap memberikan kerugian kepada kota metropolitan itu. 

Data pemerintah menyatakan kerugian akibat macet mencapai Rp65 triliun per tahun pada 2013. Lalu, 50 persen wilayah Jakarta sudah masuk kategori rawan banjir, penurunan permukaan air laut sekitar 7,5 sentimeter per tahun, hingga 96 persen air sungai di Jakarta tercemar berat.

Sumur