Ungkap Alasan 'Garis Keras', Mahfud MD: Dulu Dikuasai GAM, DI/TII dan PRRI

Latar belakang pemberontakan keagamaan di keempat wilayah diyakini oleh Mahfud MD menjadikan wilayah itu cukup garis keras dalam keagamaan.

Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengklarifikasi perihal pernyataannya yang menyebut Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan sebagai wilayah garis keras.

Mahfud MD menyebut di keempat wilayah itu dulunya pernah terjadi aksi pemberontakan keagamaan.

Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya @mohmahfudmd. Latar belakang pemberontakan keagamaan itulah yang diyakini oleh Mahfud MD menjadikan wilayah itu cukup garis keras dalam keagamaan.

"Saya katakan dulunya karena dua alasan: 1) dulu DI/TII Kartosuwiryo di Jabar, dulu PRRI di Sumbar, dulu GAM di Aceh, dulu DI/TII Kahar Muzakkar di Sulsel. Lihat di video ada kata 'dulu'," kata Mahfud seperti dikutip Suara.com, Senin (29/4/2019).

Klarifikasi yang diberikan Mahfud MD berawal dari pertanyaan anggota DPR fraksi PKS Refrizal yang menilai pernyataan Mahfud MD telah menuduh wilayah Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan sebagai wilayah Islam garis keras yang anti keberagaman.

Mahfud MD menjelaskan, kini wilayah-wilayah tersebut telah menyatu. Ia pun mengusulkan agar Presiden Joko Widodo melakukan rekonsiliasi untuk merangkul mereka.

"Puluhan tahun terakhir susah menyatu. Maka saya usul Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi agar merangkul mereka," ungkap Mahfud MD.

Sebelumnya, Mahfud MD menyebutkan ada empat provinsi yang disebut sebagai provinsi garis keras. Di sanalah Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menang perolehan suara di Pilpres 2019.

Provinsi-provinsi itu adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Selatan. Mahfud MD menyatakan hal itu dalam sebuah rekaman wawancara dengan sebuah stasiun TV.

"Kalau dilihat kemenangannya di provinsi yang agak panas pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi kemenangan pak Prabowo dulunya dianggap sebagai provinsi garis keras yah dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Sumbar, Aceh dan sebagainya, Sulsel juga. Sehingga rekonsiliasi ini penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu. Karena bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman dan bangsa ini akan maju kalau bersatu," kata Mahfud MD dalam video itu.
Sumber

==================

Sebenarnya PRRI di Sumatera Barat bukan pemberontakan keagamaan. Begitu juga dengan GAM. PRRI memberontak lebih kepada iri hati sebagian tokoh disana plus militer yang menganggap bahwa Pemerintah kala itu lebih mementingkan Jawa. Padahal bila dilihat dari umur Republik yang masih muda, seharusnya mereka bisa sedikit bersabar. Yang anehnya, kenapa CIA sampai ikut campur masalah pemberontakan ini dengan mengirim persenjataan modern. Dan untungnya APRI atau ABRI atau TNI berhasil memadamkan pemberontakan ini dengan cepat sebelum persenjataan modern itu bisa digunakan oleh para pemberontak.

Dan anak pemberontak PRRI itulah yang ikut Pilpres. Namun Ibu Pertiwi nampaknya enggan menerima seorang keturunan pemberontak menjadi pemimpin negeri besar ini. Luka lama hati Ibu Pertiwi tak akan pernah hilang kepada seluruh keturunan pemberontak. Dia akan tetap mengingat selama Republik ini berdiri.

Sementara DI/TII, anak pimpinan pemberontak ini juga ada di partai yang afliasinya ke negeri seberang. Satu partai dengan yang memprotes ucapan Mahfud MD.

Lalu GAM? Ini adalah pemberontakan yang mirip dengan PRRI. Bumbu agama ada disana hanya karena GAM lahir di wilayah Aceh yang memang lekat dengan agama Islam. Tapi tetap GAM bukanlah pemberontakan agama. GAM berbeda dengan DI/TII. Baik itu Yang di Jawa Barat maupun yang di Sulawesi Selatan.

Lalu kenapa mereka seakan menjadi wilayah yang antipati dengan Jokowi?

Jawabannya sebenarnya sederhana. Yang dibenci itu bukan Jokowi, tetapi PDIP. PDIP identik dengan PNI. Dan PNI identik dengan Sukarno.

Meskipun kehidupan Sukarno muda sampai menjadi Presiden lekat dengan Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa Barat, tetapi ada 'dosa' yang dicatat rakyat yang ada diwilayah-wilayah tersebut.

Dosa itu adalah :

Kurangnya perhatian Sukarno terhadap rakyat Aceh meskipun rakyat Aceh bahu membahu menyumbangkan hartanya untuk Republik termasuk pembelian pesawat Seulawah, cikal bakal Garuda Indonesia.

Sukarno dianggap tidak mau mendengar aspirasi rakyat Sumatera Barat meskipun wilayah ini banyak menghasilkan tokoh-tokoh penting Nasional. Terlebih Sukarno pernah memenjarakan Buya Hamka, memenjarakan tokoh-tokoh Masyumi, meskipun Sukarno punya alasan tepat dan jelas. Dan yang paling menyakitkan adalah bubarnya Dwi Tunggal Sukarno-Hatta. Sampai sekarang dendam ini masih membara kepada Sukarno, dan imbasnya adalah kebencian yang mendarah daging kepada PDIP yang dipimpin anak kadung Sukarno yaitu Megawati.

Di Jawa Barat, meskipun tokoh Marhaen muncul di Jawa Barat saat Sukarno tengah mencari inspirasi di persawahan, hukuman mati terhadap Karto Suwiryo mungkin dianggap sebagai sebuah kekejaman kemanusiaan. Padahal DI/TII tak kalah kejamnya dengan PKI yang dinarasikan kekejamannya diluar batas oleh rezim Orde Baru. Aksi penggorokan, penembakan, lazim dilakukan anggota-anggota DI/TII kepada masyarakat yang tak mau bekerjasama dengan mereka atau juga yang dicurigai oleh DI/TII sebagai antek APRI.

Kalau DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, ini cuma sempalan dari kelompok Karto Suwiryo, tak terlalu memberi warna dalam sejarah Indonesia.

Lalu pertanyaannya, masuk logikakah andai mereka begitu berharap Prabowo menjadi pemimpin negeri ini? Bisa iya, bisa tidak.

Bagi rakyat Aceh, sebenarnya lucu kalau berharap Prabowo menjadi Presiden, sebab Prabowo adalah bekas menantu mantan penguasa Orde Baru yang memberlakukan DOM disana. Meskipun DOM juga pernah diberlakukan dimasa Megawati, namun sejarah DOM dimasa Orde Baru sangat memberi luka yang dalam. Sayangnya generasi muda Aceh hanya melihat DOM dimasa Megawati. Itu yang membuat mereka benci dengan Megawati dan PDIP, dan tentunya Jokowi kebagian imbasnya.

Bagi rakyat Sumatera Barat, Prabowo identik dengan Soemitro Joyohadikusumo, ayahnya yang juga adalah bagian dari PRRI. PRRI bagi rakyat Sumatera Barat bukanlah pemberontak. Catat itu.
Dan rakyat Sumatera Barat berharap Prabowo dapat membawa kemajuan bagi wilayah mereka. Padahal saat ayahnya menjadi bagian dari Orde Baru, tetap saja pembangunan dimasa Orde Baru dianggap Jawa Sentris.

Entah bagi rakyat Jawa Barat.
Mungkin nanti agan khayalanbisa memberi pendapat berhubung Akang satu itu termasuk tokoh yang dituakan disana. Bukan tua karena umur, tapi tua karena kebanyakan ditua-tuain. Dasar tua lu!

Ada apa dengan Jawa Barat eui?