Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifuddin membenarkan bahwa pihaknya memang memberikan formulir C1 kepada BPN Prabowo-Sandiaga Uno. BPN sebelumnya mengirimkan surat kepada Bawaslu meminta formulir C1 tersebut.

"Kemarin (kami berikan dokumen C1). Jadi siapapun yang bersurat (meminta C1)," ujar Afif kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Afif menegaskan bahwa formulir C1 merupakan formulir yang bersifat terbuka, semua pihak bisa mengaksesnya dan mendokumentasikannya. Hal itulah yang membuat pihaknya bersedia memenuhi permintaan BPN.

"Karena bersurat ya kami kasih, yang lain pun kalau bersurat kami kasih," ungkap Afif.

Lebih lanjut, Afif mengatakan pihaknya memberikan dokumen C1 kepada BPN dalam bentuk foto. "Yang sudah masukby gambar itu sekitar 60.000 TPS. Lainnya itu kan masih dipegang teman-teman yang ketika di-upload ke sistem kami tidak berhasil karena sinyal, dan lain-lain," pungkas Afif.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno buka-bukaan sistem rekapitulasi suara internal. Hal ini demi transparansi atas klaim kemenangan masing-masing pihak.

Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menduga klaim kemenangan Prabowo-Sandi tanpa adanya data rekapitulasi. Bahkan Hasto mendapatkan informasi kalau BPN Prabowo-Sandi sedang melobi Bawaslu agar bisa mendapatkan dokumen C1. Hasto mengatakan, BPN Prabowo-Sandi juga tidak kompak menyebutkan lokasi rekapitulasi internal mereka dilakukan.

"Karena itulah wajar, apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti," ujar di Jakarta, Kamis, 25 April 2019. 





Terus yang 300 ribu lebih TPS hasil real count di hari kedua pemilu pada kemana datanya???? Ahhhhh bohong nih.... Gak percaya lagi kalo menang 64%..... Jadi malas mau dukung yang berbohong