Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan penghitungan surat suara pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 di TPS 040 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2019). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp)



Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said menyebut hasil Pemilu 2019 adalah hasil kecurangan. Apapun hasilnya, kata dia, adalah buah dari kecurangan yang dilakukan sejak awal pemilu ini digelar. 

"Apapun hasil dari pemilu adalah hasil yang dicederai dengan proses (kecurangan) itu," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/4). 

Menurut Sudirman telah banyak kecurangan yang mereka temukan dalam Pilpres 2019. Kecurangan, kata dia, tak hanya terjadi di satu daerah melainkan di berbagai daerah. 


Sudirman menilai bentuk kecurangan juga tak hanya terjadi pada saat hari pencoblosan 17 April kemarin. Dugaan kecurangan dilakukan sebelum dan setelah pilpres. 

"Dari Aceh sampai Papua banyak kejanggalan-kejanggalan, pelanggaran dan kecurangan," kata dia. 


Sudirman menolak tudingan curang ini lantaran pihaknya merasa dirugikan oleh kubu 01. Sudirman berdalih menyuarakan segala kecurangan itu sebagai bentuk perjuangan untuk rakyat, bukan demi 01 ataupun 02.

"Kita bukan semata-mata perjuangkan kemenangan kita, fairness keadilan dari suara rakyat," kata dia. 

Dalam kesempatan itu dia juga menantang lembaga survei untuk membuka siapa yang membiayai survei lembaga mereka. Hal ini diungkapkan Sudirman saat dirinya diminta untuk membuka metode hitung cepat dan exit poll yang dilakukan pihaknya. 


Sudirman Said. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

"Saya tantang mereka untuk buka dana mereka dari mana. Pendanaan (untuk survei) dari siapa," kata Sudirman.

Dia mengaku siap membuka metodologi dan data yang dimiliki BPN, asalkan lembaga survei juga mau membuka dengan terbuka kepada masyarakat Indonesia terkait pendanaan yang mereka terima untuk melakukan survei sepanjang Pemilu 2019 ini. 

BPN, kata Sudirman, tak akan pernah menempuh sesuatu yang tak profesional termasuk memalsukan hasil survei mereka di pilpres ini. "Kita siap (buka data). Tapi kita tantang lembaga survei yang terbuka dari siapa pendanaannya," ucap dia.

TKN pamer 'dapur' rekapitulasi internal
Sementara itu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyodorkan data serta 'dapur' penghitungan timnya di Pilpres 2019. Ini dilakukan guna menjawab tudingan kubu Prabowo. Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mempertanggungjawabkan klaim kemenangan dengan basis data, yang ia tuding tak dilakukan kubu Prabowo-Sandi.

"Klaim kemenangan dari Pak Prabowo-Sandi tanpa di-backup oleh sebuah sistem rekapitulasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik," ujar Hasto.

Hasto yang juga Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan kepada siapapun untuk mengaudit kinerja metode penghitungan yang dilakukan pihaknya. "Kami undang kalau sekiranya mereka mau melakukan pengecekan secara random dengan beberapa metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik terhadap seluruh proses rekapitulasi yang kami (PDIP) lakukan," ujar Hasto.

Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Arief Wibowo menyampaikan PDIP memiliki sistem penghitungan suara internal berbasis elektronik yang bernama Sistem Saksi dan Tata Laksana Arsip, Penugasan, Monitoring, dan Evaluasi (Sista-Gasmonev). 


Ruang rekapitulasi tim internal Jokowi-Ma'ruf. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Arief mengatakan sistem tersebut merekapitulasi seluruh C1 autentik yang disampaikan oleh para saksi PDIP dan saksi paslon 01 yang ada di seluruh tempat pemungutan suara (TPS). Selain sistem, Arief menyampaikan PDIP juga memiliki ruang penghitungan yang ada di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Dalam setiap ruang penghitungan, kata dia, rata-rata terdapat 30 komputer yang digunakan untuk merekapitulasi seluruh formulir C1 di setiap kecamatan/kota.

"Kalau secara total ada 154.320 perangkat komputer yang masing-masing di setiap BSPN cabang di seluruh kabupaten/kota itu tidak kurang kalau dirata-rata ada 30 komputer. Tapi sebenarnya jumlahnya tergantung kepada jumlah TPS dan pemilih di setiap kabupaten/kota yang ada," ujar Arief.




Untuk sumber daya manusia (SDM), ia mengklaim menggerakkan kader dan relawan dari unsur mahasiswa yang memiliki pandangan politik sejalan dengan PDIP dan paslon 01.

"Kalau perangkat komputernya 154.320 komputer kurang lebih seluruh Indonesia maka jumlah SDM yang kami libatkan adalah kurang lebih 300 ribu di seluruh Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data Sista-Gasmpnev, paslon 01 Jokowi-Ma'ruf mengoleksi 59 persen suara dan paslon 02 Prabowo-Sandi mengoleksi 41 persen. Persentase itu merupakan data dari 17,42 persen atau 140.977 dari 809.376 TPS.


https://m.cnnindonesia.com/nasional/...uah-kecurangan