https://www.voaindonesia.com/a/dituduh-tukang-bohong-lembaga-survei-ungkap-data-dan-metodologi-quick-count/4885243.html

Sejumlah lembaga survei membuka semua data dan metodologi yang digunakan dalam quick count dalam Pemilu 2019. Mereka menantang BPN Prabowo-Sandi untuk juga membuka data internal mereka yang menunjukkan bahwa pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu menang 62 persen dalam pilpres ini.

JAKARTA (VOA) —
Sejumlah lembaga survei yang melakukan penghitungan cepat atau quick count dalam pemilu 2019 ini membeberkan semua data dan metodologi yang digunakan dalam pemilu yang berlangsung 17 April kemarin. Hal ini tampaknya merupakan upaya menjawah tudingan calon presiden Prabowo Subianto bahwa semua lembaga survei yang melakukan quick count adalah tukang bohong, karena data internalnya menunjukkan hasil berbeda.

Prabowo Subianto menuding seluruh lembaga survei hitung cepat tukang bohong, dalam syukuran kemenangannya di Kertanegara, Jakarta, Jumat (19/4).
Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) Phillips J. Vermonte menjelaskan semua lembaga survei menggunakan metode randomisasi dalam melakukan penghitungan cepat ini. Dengan minimal sebanyak 2.000 TPS yang dijadikan sampel, maka margin of error-nya pun hanya akan berkisar satu persen saja.

“Metodenya itu, kita merandom TPS, ngambil 2.000, 3.000, 4.000 atau 5.000 TPS. Ada enumerator yang kita kirim ke tiap TPS. Kita juga memobilisasi paling tidak 2.000 orang. Nanti dia melaporkan dari penghitungan di TPS, C1 Plano itu, difoto. Lalu kita ada sistem server, dan lain-lain. Kirim ke kita, lalu ditabulasi, sudah. Kalau 2.000 itu standar minimal, artinya kita bisa lewat margin of error kurang lebih satu persen. Bikin survei malah lebih susah menebak karena margin of errornya bisa 2,5 persen, bisa 3,5 persen, tergantung jumlah sampel. Tapi kalau quick count itu, dengan 2.000 TPS itu margin of errornya udah tinggal satu persen saja,” ungkap Phillips.

Delapan Lembaga Survei Paparkan Data & Metodologi Quick Count

Dalam konferensi pers di Jakarta hari Sabtu (20/4) delapan lembaga survei yang melakukan hitung cepat di Pileg dan Pilpres 17 April kemarin, membuka data dan memaparkan metodologi yang digunakan kepada para awak media yang hadir.

Phillips Vermonte juga menekankan bahwa aktivitas quick count dan exit poll adalah aktivitas yang legal, dan diakui oleh hukum dan Undang-Undang Pemilu. Ditambahkannya, quick count merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penguatan demokrasi.

Persepi dalam konferensi pers paparan data dan metologi Quick Count dalam Pemilu 2019, di Jakarta, Sabtu (20/4) (VOA/Ghita).
Persepi dalam konferensi pers paparan data dan metologi Quick Count dalam Pemilu 2019, di Jakarta, Sabtu (20/4) (VOA/Ghita).
Oleh karena itu bisa dipastikan hasilnya tidak abal-abal atau tanpa metodologi sebagaimana disangkakan banyak pihak akhir-akhir ini.

Pihak yang menuding bahwa lembaga survei melakukan pembohongan publik, berarti berupaya mendegradasi ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini.

Selain itu, Phillips pun siap untuk membuka sumber dana operasional yang digunakan oleh para lembaga survei tersebut, asalkan pihak Prabowo-Sandi juga melakukan hal yang sama; termasuk membuka data internal quick count mereka yang menunjukkan bahwa Prabowo-Sandi menang 62 persen atas Jokowi-Maruf.

“Menurut saya itu bukan isunya. Menurut saya adalah bahwa ada orang-orang yang mendegradasi temuan ilmiah yang menurut saya itu kurang baik bagi pertumbuhan demokrasi, sementara pada saat yang sama record dari quick count itu, baik ketika bersesuaian dengan keinginannya mereka akan mengatakan ini lembaga kredibel, tidak dibayar, penuh integritas. Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginannya dia bilang itu lembaga yang tidak punya integritas. Itu hal yang biasa dalam politik! Tadi disampaikan ada discrepancy antara politik itu tentang feeling, quick count itu tentang science, jadi dia tidak nyambung antara feeling dengan sciencenya,” papar Phillips.