21 April 2019 18:53 WIB


Said Didu. Foto: ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding penyelenggaran Pemilu 2019 banyak kecurangan. Bahkan menurut anggota Dewan Pakar BPN, Said Didu, kecurangan dalam pesta demokrasi tersebut sudah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Sudah terjadi kecurangan berlangsung secara terstruktur, masif, sistematis. Mereka membiarkan pemilu jujur dan adil dilarang. Kenapa? karena masyarakat yang mau melaporkan kecurangan sejak kemarin muncul ancaman dianggap penyebar hoaks karena data yang dianggap sah hanya dari KPU,” kata Said Didu dalam acara ‘Selamatkan Demokrasi dari Pemilu Curang' di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu, (21/4).


Sudirman Said, Said Didu, Erwin Aksa dan Faldo Maldini dalam Konferensi Pers peretasan akun Twitter Said Didu di Es Teller 77, Jakarta Selatan. Foto: Adim Mugni/kumparan

Eks Sekretaris Kementrian BUMN itu menjelaskan, kecurangan secara terstruktur sudah dimulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap yang tidak terselesaikan. Selain itu, ia menuding kepala daerah hingga lurah ikut berperan dalam kecurangan yang terjadi. Namun kecurangan itu, kata dia, tidak serius diusut.

“Aparat banyak juga yang kita dapat secara nyata terlibat, BUMN nyata-nyata terlibat dalam pemilu tapi dibiarkan. Nah secara terstuktur adalah dilaksanakan oleh struktur pemerintah, organisasi penyelenggara pemilu,” ujarnya.

“(Kalau) sistemik adalah polanya sama. Masif artinya terjadi di hampir seluruh Indonesia bahkan luar negeri," imbuhnya.

Untuk itu, Said Didu meminta Pemilu 2019 seharusnya bisa diulang apabila terus ditemukan kecurangan.


Bambang Widjojanto Foto: Nabilla Fatiara/kumparan

Sementara itu penasihat debat Prabowo, Bambang Widjojanto, menganggap Pemilu 2019 merupakan yang terburuk setelah reformasi.

Eks Wakil Ketua KPK itu khawatir pemenang Pemilu 2019 yang dilakukan dengan curang bisa membuat mundur demokrasi.

“Itu sebabnya inisiatif datang ke sini menjadi penting. Bukan jumawa, tapi karena concern bersama, karena masyarakat merasakan itu kecurangan bukan satu, dua. Sekarang saya mendengar dari BPN mengkoleksi begitu banyak kecurangan, potensi dihampir seantero nusantara,” ungkap Bambang.

Bambang mengatakan, Pemilu 2019 tidak ada kesan kejujuran. Ia mencontohkan ada kejadian masyarakat yang dibawa ke TPS tetapi kertas suaranya dicobloskan. Selain itu, Bambang juga menyoroti website pemantau pemilu yang diblokir. Website yang dimaksud yakni Jurdil2019.org.

“Pasti adalah orang yang mempunyai kekuatan yang bisa menggunakan kekuatan melakukan hack seperti ini. Lembaga itu dikerjain secara sistematis. Jadi bukan proses pemilunya tapi juga yang mengawal pemilu dikerjain,” tutur Bambang.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan.

Sumur
https://m.kumparan.com/@kumparannews...m_campaign=int

Komen TS
mbo ya adu data saja sama lembaga survey biar ketahuan kecurangan sistematif,terstruktur