Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad kerap melontarkan keenggannya untuk mengambil pinjaman dari China.

Setidaknya ada dua pernyataan Mahathir yang menyatakan ketidakmauannya meminjam uang dari China karena takut tak mampu membayar.

Pada awal Maret misalnya, Mahathir pernah memberikan peringatan kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk tidak begitu saja meneriman pinjaman dari China.

"Jika Anda meminjam sejumlah uang dari China dan tidak bisa membayar, maka si pemberi pinjaman bakal menguasai. Kita harus berhati-hati," ujar Mahathir saat itu, seperti dilansir dari kompas.com.

Sebelumnya, pada awal Februari, Mahathir sempat menyampaikan rencananya untuk membatalkan proyek kereta cepat yang menggunakan dana pinjaman dari China

“Proyek tersebut akan membuat kami jatuh miskin, jadi kami mengharapkan pengertian dari pihak-pihak terkait bahwa keputusan tersebut bukan karena kami ingin membuat Anda marah. Namun karena kami benar-benar ketat soal keuangan,” ujar sang perdana menteri seperti dilansir dari kompas.com.

Itu pernyataan beberapa bulan lalu. Faktanya saat ini, kebijakan pemerintah Malaysia justru bertolak belakang dengan pernyataan tersebut.

Baca: Jokowi Aceh Sapa Massa Pendukung Capres 01 saat Kampanye di Stadion Lhong Raya

Pemerintah Malaysia, Jumat (12/4/2019), akhirnya menyetujui proyek pembangunan jaringan kereta api pantai timur (ECRL) yang dibiayai China.

ECRL adalah satu dari banyak proyek dukungan China yang sempat ditunda kelanjutannya usai kekalahan koalisi pemerintah yang sudah berkuasa hampir enam dekade.

Sejumlah kritikus mengatakan, proyek-proyek China itu tidak transparan, bisa menambah utang negara, dan saat itu mengalirkan uang untuk mantan PM Najib Razak.

Setelah negosiasi berbulan-bulan antara pemerintah Malaysia dan China serta perusahaan yang terlibat, sebuah kesepakatan baru terkait proyek ECRL tercapai.

Baca: Plt Gubernur: Bank BPR Mustaqim Harus Bermanfaat untuk Masyarakat

Biaya pembangunan jaringan rel kereta yang akan menghubungkan pantai barat dan timur Malaysia ini disepakati 44 miliar ringgit atau sekitar Rp 151 triliun.

Jumlah ini turun dari angka yang disepakati di zaman Najib yaitu 65,5 miliar ringgit atau hampir Rp 225 triliun.

"Penuruhan harga ini pasti menguntungkan Malaysia dan meringankan beban finansial negara," demikian pernyataan kantor PM Malaysia.

Baca: Bawaslu Pidie Imbau Masa Tenang Dilarang Kampanye

Upaya meringankan beban negara amat penting apalagi pemerintahan PM Mahathir Mohammad mewarisi utang nasional yang amat berat.

Proyek ECRL ini dianggap sebagai salah satu bagian penting dalam inisiatif infrastruktur global Sabuk dan Jalan yang dilakukan Beijing.

http://aceh.tribunnews.com/2019/04/1...i-china?page=2


Jilat ludah sendiri kaGak tau malu..
sok nolak investor lo. pertumbuhan ekonominya padahal tergantung itu.

China negara kekuatan ekonomi terbesar didunia ditolak.. sehat ente? Semua nehara berlomba2 dapat pinjaman murah meriah dari china. bodoh yg nolak